Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 pada Minggu (20/10) , masyarakat di Maluku diimbau untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban serta perdamaian.
"Kami imbau seluruh komponen masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban guna menciptakan situasi aman dan nyaman," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Maluku, Francois Orno di Ambon, Sabtu.
Apalagi, saat ini Maluku dalam kondisi yang memprihatinkan dengan adanya ratusan ribuan pengungsi yang berada di sejumlah tempat-tempat pengungsian akibat bencana alam gempa bumi yang mengguncang Kota Ambon dan sekitarnya sejak Kamis (26/9).
Dengan menjaga situasi kamtibmas secara bersama-sama di wilayah ini, masyarakat dapat terhindar dari aksi-aksi anarkisme dan terorisme.
"Sama-sama menjaga situasi kamtibmas ini menjelang pelantikan kepala negara. Selain itu kami juga menolak aksi radikalisme, terorisme dan anarkis," tandasnya.
Maluku, kata Francois, saat ini sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah untuk membantu penyelesaian pengungsi pascagempa bumi.
Selain itu, sejumlah tokoh agama, masyarakat dan organisasi massa di Maluku juga menolak aksi-aksi yang bersifat radikalisme dan terorisme, karena itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Penolakan tersebut sebagai bentuk nyata masyarakat di Maluku untuk menciptakan situasi yang kondusif.
"Kami pun menolak segala bentuk aksi anarkis, radikalisme, dan terorisme jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI," tegasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Kami imbau seluruh komponen masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban guna menciptakan situasi aman dan nyaman," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Maluku, Francois Orno di Ambon, Sabtu.
Apalagi, saat ini Maluku dalam kondisi yang memprihatinkan dengan adanya ratusan ribuan pengungsi yang berada di sejumlah tempat-tempat pengungsian akibat bencana alam gempa bumi yang mengguncang Kota Ambon dan sekitarnya sejak Kamis (26/9).
Dengan menjaga situasi kamtibmas secara bersama-sama di wilayah ini, masyarakat dapat terhindar dari aksi-aksi anarkisme dan terorisme.
"Sama-sama menjaga situasi kamtibmas ini menjelang pelantikan kepala negara. Selain itu kami juga menolak aksi radikalisme, terorisme dan anarkis," tandasnya.
Maluku, kata Francois, saat ini sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah untuk membantu penyelesaian pengungsi pascagempa bumi.
Selain itu, sejumlah tokoh agama, masyarakat dan organisasi massa di Maluku juga menolak aksi-aksi yang bersifat radikalisme dan terorisme, karena itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Penolakan tersebut sebagai bentuk nyata masyarakat di Maluku untuk menciptakan situasi yang kondusif.
"Kami pun menolak segala bentuk aksi anarkis, radikalisme, dan terorisme jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI," tegasnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019