Sejumlah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di Maluku Utara (Malut) menyiapkan program aplikasi dalam merespon berbagai masalah desa, terutama dalam penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang disalurkan untuk kepentingan public.
Di Kabupaten Halmahera Utara misalnya, menurut Sekkab Fredy Tjandua di Ternate, Sabtu, menyatakan, telah menyiapkan program perencanaan untuk membuat satu aplikasi seperti call center agar bisa merespon kepada kepala desa tentang permasalahan yang tidak jelas.
"Sehingga dengan adanya call center ini bisa menopang masalah-masalah yang terjadi, jadi kepala desa bisa menghubungi melalui call center ini dan bisa menyampaikan keluhan kepada bupati sendiri," kata Sekkab.
Dia menyatakan, tahapan awalnya pemkab telah menggelar rapat kordinasi bersama Kepala desa dan 17 Camat se - Kabupaten Halut.
Dia menyatakan, arahan Bupati Halut Frans Manery, program satu aplikasi ini tujuannya agar para kepala desa bisa bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk bekerja dengan baik di tahun 2020, sehingga tidak terjadi lagi aksi pemalangan (palang) kantor-kantor desa, seperti yang terjadi di tahun 2019.
"Jika ada persoalan yang tidak sesuai maka ada mekanisme yang mengatur, dapat juga berkonsultasi dengan inspektorat untuk menangani permasalahan-permasalahan yang di anggap menyimpang, karena selalu terhubung dengan kepentingan-kepentingan pribadi," katanya.
Sementara itu, Bupati Halut, Frans Manery sebelumnya meminta seluruh camat juga memiliki peran untuk bisa bekerja sama dengan kepala desa, agar pembangunan desa bisa berjalan sesuai harapan masyarakat.
"Saya ingatkan kepada para ASN agar jangan terlibat dengan persoalan pemalangan kantor desa, jika ada peran ASN di dalam hal pemalangan kantor desa, bisa dapat menyampaikan laporan resmi kepada saya selaku bupati," kata bupati.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
Di Kabupaten Halmahera Utara misalnya, menurut Sekkab Fredy Tjandua di Ternate, Sabtu, menyatakan, telah menyiapkan program perencanaan untuk membuat satu aplikasi seperti call center agar bisa merespon kepada kepala desa tentang permasalahan yang tidak jelas.
"Sehingga dengan adanya call center ini bisa menopang masalah-masalah yang terjadi, jadi kepala desa bisa menghubungi melalui call center ini dan bisa menyampaikan keluhan kepada bupati sendiri," kata Sekkab.
Dia menyatakan, tahapan awalnya pemkab telah menggelar rapat kordinasi bersama Kepala desa dan 17 Camat se - Kabupaten Halut.
Dia menyatakan, arahan Bupati Halut Frans Manery, program satu aplikasi ini tujuannya agar para kepala desa bisa bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk bekerja dengan baik di tahun 2020, sehingga tidak terjadi lagi aksi pemalangan (palang) kantor-kantor desa, seperti yang terjadi di tahun 2019.
"Jika ada persoalan yang tidak sesuai maka ada mekanisme yang mengatur, dapat juga berkonsultasi dengan inspektorat untuk menangani permasalahan-permasalahan yang di anggap menyimpang, karena selalu terhubung dengan kepentingan-kepentingan pribadi," katanya.
Sementara itu, Bupati Halut, Frans Manery sebelumnya meminta seluruh camat juga memiliki peran untuk bisa bekerja sama dengan kepala desa, agar pembangunan desa bisa berjalan sesuai harapan masyarakat.
"Saya ingatkan kepada para ASN agar jangan terlibat dengan persoalan pemalangan kantor desa, jika ada peran ASN di dalam hal pemalangan kantor desa, bisa dapat menyampaikan laporan resmi kepada saya selaku bupati," kata bupati.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020