Fraksi Golkar DPRD Maluku meminta pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota untuk ikut memperhatikan nasib para karyawan swasta, BUMN, maupun BUMD terkait pencegahan penularan virus corona.
"Pemerintah daerah sepertinya belum berlaku adil dan hanya memperlakukan para Abdi Sipil Negara dan anak-anak sekolah saja, sementara kebijakan untuk pegawai swasta tidak ada," kata anggota F-Golkar DPRD Maluku, Anos Yeremias di Ambon, Selasa.
Menurut dia, seharusnya ada seruan juga kepada pimpinan perusahaan swasta termasuk BUMN dan BUMD terkait antisipasi penyebaran virus COVID-19 seperti kebijakan gubernur dalam mengeluarkan surat edaran kepada para ASN.
"Sebagai anggota fraksi, kami merasa pemerintah daerah belum punya kepedulian terhadap nasib para karyawan swasta dan mestinya ada seruan juga ke perusahaan swasta sebab mereka juga bekerja," tandasnya.
Maka sudah seharusnya ada juga surat edaran dari gubernur, walikota, dan para bupati kepada seluruh pimpinan perusahaan swasta untuk ikut peduli terhadap kesehatan para karyawannya.
Hingga saat ini para pegawai negeri, anggota legislatif, maupun seluruh siswa dari tingkat Taman Kanak-Kanak hingga SMA/SMK sederajat dan mahasiswa menjalani libur panjang guna mencegah penyebaran virus corona.
Namun para pegawai swasta mulai dari restoran, penginapan, hotel berbintang, maupun para karyawan BUMN dan BUMD masih tetap eksis menjalankan tugas-tugas mereka di tempat kerja masing-masing.
"Mana mungkin hanya prioritaskan nasib ASN, para siswa, hingga anggota legislatif lalu bagaimana dengan nasib para karyawan swasta dan BUMN atau BUMD, apakah mereka juga bukan warga negara," ujar Anos.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
"Pemerintah daerah sepertinya belum berlaku adil dan hanya memperlakukan para Abdi Sipil Negara dan anak-anak sekolah saja, sementara kebijakan untuk pegawai swasta tidak ada," kata anggota F-Golkar DPRD Maluku, Anos Yeremias di Ambon, Selasa.
Menurut dia, seharusnya ada seruan juga kepada pimpinan perusahaan swasta termasuk BUMN dan BUMD terkait antisipasi penyebaran virus COVID-19 seperti kebijakan gubernur dalam mengeluarkan surat edaran kepada para ASN.
"Sebagai anggota fraksi, kami merasa pemerintah daerah belum punya kepedulian terhadap nasib para karyawan swasta dan mestinya ada seruan juga ke perusahaan swasta sebab mereka juga bekerja," tandasnya.
Maka sudah seharusnya ada juga surat edaran dari gubernur, walikota, dan para bupati kepada seluruh pimpinan perusahaan swasta untuk ikut peduli terhadap kesehatan para karyawannya.
Hingga saat ini para pegawai negeri, anggota legislatif, maupun seluruh siswa dari tingkat Taman Kanak-Kanak hingga SMA/SMK sederajat dan mahasiswa menjalani libur panjang guna mencegah penyebaran virus corona.
Namun para pegawai swasta mulai dari restoran, penginapan, hotel berbintang, maupun para karyawan BUMN dan BUMD masih tetap eksis menjalankan tugas-tugas mereka di tempat kerja masing-masing.
"Mana mungkin hanya prioritaskan nasib ASN, para siswa, hingga anggota legislatif lalu bagaimana dengan nasib para karyawan swasta dan BUMN atau BUMD, apakah mereka juga bukan warga negara," ujar Anos.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020