Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Maluku Utara (Malut), menyoroti persoalan banjir yang terjadi di lokasi tambang PT IWIP, karena sungai di kawasan itu telah dialihfungsikan oleh perusahan.
"Akibatnya air meluap di lokasi perusahan dan jalan raya karena sebagian hutan telah dialihkan fungsinya," kata anggota DPRD Kabupaten Halteng, Munadi Kilkoda dihubungi dari Ternate, Jumat.
Dia mengatakan, pembukaan lahan dan hutan di kawasan tersebut menyebabkan daya dukung lingkungan tidak lagi sebanding dengan intensitas hujan yang tinggi.
"Makanya dengan curah hujan yang tinggi banjir pasti terjadi. Apalagi setahu saya banyak anak sungai yang hilang fungsinya sebagai penyangga. Bahkan, ada sungai yang dialihkan jalurnya," katanya.
Munadi menyatakan, pihaknya sudah memperkirakan masalah banjir sejak awal PT. IWIP beroperasi, apalagi perusahan berencana membebaskan 8.000 hektare lahan yang sudah tentu akan berubah fungsi.
"Pasti berdampak terhadap lingkungan, bahkan perkampungan penduduk pun akan kena imbasnya. Jadi, bukan saja banjir, tetapi masalah sosial lainnya," ujarnya.
Karena itu, Munadi meminta Dinas teknis mengecek di lapangan dan jika menemukan penyebab banjir itu karena faktor perubahan fungsi lahan dan hutan yang dilakukan PT IWIP, maka masyarakat terkena dampaknya harus mendapat ganti rugi dari perusahan tersebut.
"Manajamen PT. IWIP bertanggung jawab melakukan pemulihan lingkungan di kawasan tersebut, makanya tidak boleh dianggap remeh dan jangan hanya memikirkan kepentingan perusahan sehingga mengabaikan peraturan terkait lingkungan," tandasnya.
Sebelumnya, Media Komunikasi PT IWIP Kabupaten Halteng, Bilal mengatakan penyebab banjir karena meluapnya sungai Ake Sake dan sudah menjadi langganan apabila apalagi intensitas hujan tinggi.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
"Akibatnya air meluap di lokasi perusahan dan jalan raya karena sebagian hutan telah dialihkan fungsinya," kata anggota DPRD Kabupaten Halteng, Munadi Kilkoda dihubungi dari Ternate, Jumat.
Dia mengatakan, pembukaan lahan dan hutan di kawasan tersebut menyebabkan daya dukung lingkungan tidak lagi sebanding dengan intensitas hujan yang tinggi.
"Makanya dengan curah hujan yang tinggi banjir pasti terjadi. Apalagi setahu saya banyak anak sungai yang hilang fungsinya sebagai penyangga. Bahkan, ada sungai yang dialihkan jalurnya," katanya.
Munadi menyatakan, pihaknya sudah memperkirakan masalah banjir sejak awal PT. IWIP beroperasi, apalagi perusahan berencana membebaskan 8.000 hektare lahan yang sudah tentu akan berubah fungsi.
"Pasti berdampak terhadap lingkungan, bahkan perkampungan penduduk pun akan kena imbasnya. Jadi, bukan saja banjir, tetapi masalah sosial lainnya," ujarnya.
Karena itu, Munadi meminta Dinas teknis mengecek di lapangan dan jika menemukan penyebab banjir itu karena faktor perubahan fungsi lahan dan hutan yang dilakukan PT IWIP, maka masyarakat terkena dampaknya harus mendapat ganti rugi dari perusahan tersebut.
"Manajamen PT. IWIP bertanggung jawab melakukan pemulihan lingkungan di kawasan tersebut, makanya tidak boleh dianggap remeh dan jangan hanya memikirkan kepentingan perusahan sehingga mengabaikan peraturan terkait lingkungan," tandasnya.
Sebelumnya, Media Komunikasi PT IWIP Kabupaten Halteng, Bilal mengatakan penyebab banjir karena meluapnya sungai Ake Sake dan sudah menjadi langganan apabila apalagi intensitas hujan tinggi.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020