Balai Arkeologi Maluku mencanangkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Pencanangan zona integritas menuju WBK ditandai dengan penandatanganan komitmen oleh kepala Balai Arkeologi, serta pembacaan deklarasi pencanangan dan janji kinerja, Kamis.
Kepala Balar Maluku Bambang Sugiyanto menyatakan, tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi pemerintahan yang transparan, akuntabilitas, serta bebas dari korupsi dan nepotisme (KKN), maka reformasi birokrasi merupakan hal yang harus dilakukan instansi pemerintah.
Reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.
Pencanangan zona integritas menuju WBK sesuai arahan pemerintah pusat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa semua satker harus menuju WBK sebagai wujud reformasi birokrasi.
Ia menjelaskan, upaya reformasi birokrasi dimulai dari berbagai hal yang berkaitan dengan WBK, seperti penataan kantor, pelayanan publik dan pembinaan kinerja pegawai.
Hal ini diwujudkan melalui integritas pegawai, kerja sama yang baik juga keterbukaan.
"Saya telah meminta jawaban dan kesediaan pegawai apakah siap mewujudkan WBK. Upaya ini tidak hanya dapat dilakukan satu atau dua orang pegawai, atau hanya pemimpinnya saja tapi dukungan seluruh pegawai, " katanya.
Fokus WBK Balar Maluku yakni pelayanan publik yang prima dapat tercapai melalui peningkatan sistem manajemen SDM, kinerja pegawai, tata laksana, akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan lainnya.
"Dari upaya tersebut akan muncul informasi pelayanan yang bersumber dari pegawai yang berkualitas, sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi dapat terlayani dengan baik, " tandas Bambang.
Pelaksanaan program ini diharapkan memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja pelaksanaan tugas, peningkatan pelayanan dan kepercayaan masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
Pencanangan zona integritas menuju WBK ditandai dengan penandatanganan komitmen oleh kepala Balai Arkeologi, serta pembacaan deklarasi pencanangan dan janji kinerja, Kamis.
Kepala Balar Maluku Bambang Sugiyanto menyatakan, tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi pemerintahan yang transparan, akuntabilitas, serta bebas dari korupsi dan nepotisme (KKN), maka reformasi birokrasi merupakan hal yang harus dilakukan instansi pemerintah.
Reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.
Pencanangan zona integritas menuju WBK sesuai arahan pemerintah pusat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa semua satker harus menuju WBK sebagai wujud reformasi birokrasi.
Ia menjelaskan, upaya reformasi birokrasi dimulai dari berbagai hal yang berkaitan dengan WBK, seperti penataan kantor, pelayanan publik dan pembinaan kinerja pegawai.
Hal ini diwujudkan melalui integritas pegawai, kerja sama yang baik juga keterbukaan.
"Saya telah meminta jawaban dan kesediaan pegawai apakah siap mewujudkan WBK. Upaya ini tidak hanya dapat dilakukan satu atau dua orang pegawai, atau hanya pemimpinnya saja tapi dukungan seluruh pegawai, " katanya.
Fokus WBK Balar Maluku yakni pelayanan publik yang prima dapat tercapai melalui peningkatan sistem manajemen SDM, kinerja pegawai, tata laksana, akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan lainnya.
"Dari upaya tersebut akan muncul informasi pelayanan yang bersumber dari pegawai yang berkualitas, sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi dapat terlayani dengan baik, " tandas Bambang.
Pelaksanaan program ini diharapkan memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja pelaksanaan tugas, peningkatan pelayanan dan kepercayaan masyarakat.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020