Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon mengatakan minimnya SDM salah satu penyebab kekurangan obat-obatan dan bahan habis pakai di RSUD dr. PP. Magretti Saumlaki selama beberapa pekan terakhir.

"Salah satu penyebab adalah aspek manajemen rumah sakit yang tidak mampu mengendalikan proses pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai," kata Petrus di Saumlaki, Selasa.

Menurut bupati, sejak tahun 2016 terjadi masalah dalam penyediaan obat-obatan esensial karena rumah sakit itu masih menunggak utang senilai Rp3 miliar lebih untuk  pembayaran obat pada belasan perusahaan penyedia obat-obatan dan bahan habis pakai. Hal itu mempengaruhi proses pengadaan setiap tahun berjalan.

"Utang itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini dan belum ada pembayaran sama sekali, sehingga perusahaan penyedia obat enggan memberikan obat. Hutang sebanyak itu belum dibayarkan selama empat tahun terakhir ini karena kesalahan manajemen yang dilakukan oleh PPTK," kata Petrus.

Bupati mengungkapkan, selama ini Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)  tidak menyiapkan kelengkapan administrasi yang cukup sesuai mekanisme untuk melakukan proses pembayaran utang, padahal pemerintah daerah telah menganggarkan dana pembayaran utang obat-obatan dan bahan habis pakai semenjak tahun 2016 hingga saat ini.

Selain itu, beberapa kali telah dilakukan pergantian PPTK RSUD dr PP Magretti namun tidak menunjukkan perubahan yang signifikan sebagaimana diharapkan.

Oleh karena pergantian itu, PPTK tidak dapat memproses pembayaran yang ditangani oleh PPTK sebelumnya.

Untuk itu, akan dilakukan pembenahan manajemen RSUD Magretti. PPTK akan dievaluasi oleh Sekda dan Inspektur.

"Soal evaluasi manajemen bisa dilakukan pendampingan kepada PPTK. Tadi saya sampaikan bahwa tidak serta-merta ada pergantian PPTK, tetapi dimungkinkan juga untuk seorang ASN yang punya kemampuan diperbantukan untuk mendampingi PPTK," katanya.

Selain evaluasi dan pendampingan PPTK, bupati memastikan akan menyiapkan anggaran yang cukup untuk melunasi hutang-hutang di belasan perusahaan penyedia jasa dimaksud.

"Dalam waktu dekat Pemda akan siapkan anggaran sejumlah Rp. 3.075. 709.567 untuk pembayaran seluruh hutang rumah sakit yang ada di pihak ke-3 terutama untuk obat dan barang habis pakai," katanya.

Direktur RSUD dr. P.P. Magretti Saumlaki, dr. Fulfully Ch. Nuniary mengakui hal tersebut.

Dia mengatakan, jika dilakukan penyegaran atau pergantian staf di RSUD Magretti maka hal yang mesti diperhatikan adalah skill yang sesuai.

"Tidak bisa diganti bersamaan karena pegawai yang perlu diganti harus punya basic perumasakitan. SDM kita terbatas jadi tidak bisa. Kita kurang jurusan perumasakitan, kalau ada maka tatakelola lebih baik" kata Fulfully.

Diberitakan sebelumnya, saat ini RSUD Magretti masih mengalami kekurangan obat-obatan dan bahan habis pakai atau disposable.

Jenis obat-obatan yang kurang adalah beberapa jenis obat antibiotik dan obat anti nyeri. Sementara jenis bahan habis pakai adalah jarum suntik, alat infus, kasa, plester perban dan lainnya.

Kondisi kekurangan ini sudah terjadi selama dua pekan terakhir sehingga pasien yang membutuhkan jenis obat-obatan tersebut dianjurkan untuk membeli dari luar rumah sakit.

Fulfully mengaku mengalami kekurangan obat tertentu yang dibutuhkan. Kekurangan obat rumah sakit ini ada di kisaran 30 sampai 40 persen obat yang esensial atau obat yang betul dibutuhkan dan sudah menyentuh stok penyangga obat.

Beberapa kendala yang dihadapi adalah jumlah kunjungan bertambah sementara pengadaan obat-obatan terbatas sesuai tipe rumah sakit, RSUD Magretti masih berhutang pada puluhan perusahaan penyedia obat-obatan dan bahan habis pakai, sehingga mempengaruhi proses pengadaan atau low respons.

Selain terjadi kekurangan obat dan bahan habis pakai, RSUD rujukan pasien COVID-19 itu juga terkendala dalam menyiapkan oksigen bagi para pasien. Hal ini karena terjadi kerusakan pada mesin kompresor.

Pewarta: Simon Lolonlun

Editor : John Nikita S


COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020