Anggota DPRD Maluku menyambut baik kebijakan pemerintah provinsi setempat yang menaikkan besaran gaji guru honorer menjadi Rp1,5 juta per orang untuk setiap bulannya.
"Diharapkan sampai 2024 sudah harus dinaikkan setiap tahun hingga memenuhi angka yang layak yaitu sesuai dengan upah minimum propinsi," kata Anggota DPRD Maluku, Benhur Watubun di Ambon, Rabu.
Penegasan Benhur disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Maluku tentang Pembahasan RAPBD 2021 antara DPRD dengan tim anggaran pemprov dipimpin ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury dan dihadiri Sekda Kasrul Selang dan sejumlah pimpinan OPD.
Dalam rapat paripurna tersebut, Sekda Maluku Kasrul Selang menyatakan pemprov telah memasukkan penambahan anggaran untuk pembayaran gaji guru honorer dalam RAPBD 2021
Menurut dia, pendapatan tenaga guru honorer ini harus diperlakukan sama dengan upah minimum yang ditetapkan pemprov setiap tahunnya.
"Kemudian terkait dengan kebijakan mendasar tentang infrastruktur, kami minta semua OPD tidak bisa meneropong Maluku ini hanya dari Kota Ambon saja, karena pusat-pusat kekuasaan ada di sini lalu cara pandang kita hanya terfokus ke sini," tandasnya.
Sebab masih banyak warga di kawasan yang masuk kategori wilayah beranda atau terdepan namun kondisinya masih sangat tertinggal, sehingga pola pikir seperti ini harus diubah sehingga ada intervensi pemerintah pusat yang lebih besar.
"Catatannya lainnya menyangkut upaya menyelesaikan hak-hak tenaga kesehatan khususnya yang melayani pasie COVID-19 agar sebelum 31 Desember 2020 ini, tidak ada lagi keluhan atau pun keributan akibat insentif bidang kesehatannya belum terselesaikan," tandas Benhur.
Dia juga menyatakan, DPRD mendukung penuh berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah, dan terhadap KUA PPAS 2021 ini disampaikan terimakasih karena dinamika yang begitu hidup dalam penyusunannya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
"Diharapkan sampai 2024 sudah harus dinaikkan setiap tahun hingga memenuhi angka yang layak yaitu sesuai dengan upah minimum propinsi," kata Anggota DPRD Maluku, Benhur Watubun di Ambon, Rabu.
Penegasan Benhur disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Maluku tentang Pembahasan RAPBD 2021 antara DPRD dengan tim anggaran pemprov dipimpin ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury dan dihadiri Sekda Kasrul Selang dan sejumlah pimpinan OPD.
Dalam rapat paripurna tersebut, Sekda Maluku Kasrul Selang menyatakan pemprov telah memasukkan penambahan anggaran untuk pembayaran gaji guru honorer dalam RAPBD 2021
Menurut dia, pendapatan tenaga guru honorer ini harus diperlakukan sama dengan upah minimum yang ditetapkan pemprov setiap tahunnya.
"Kemudian terkait dengan kebijakan mendasar tentang infrastruktur, kami minta semua OPD tidak bisa meneropong Maluku ini hanya dari Kota Ambon saja, karena pusat-pusat kekuasaan ada di sini lalu cara pandang kita hanya terfokus ke sini," tandasnya.
Sebab masih banyak warga di kawasan yang masuk kategori wilayah beranda atau terdepan namun kondisinya masih sangat tertinggal, sehingga pola pikir seperti ini harus diubah sehingga ada intervensi pemerintah pusat yang lebih besar.
"Catatannya lainnya menyangkut upaya menyelesaikan hak-hak tenaga kesehatan khususnya yang melayani pasie COVID-19 agar sebelum 31 Desember 2020 ini, tidak ada lagi keluhan atau pun keributan akibat insentif bidang kesehatannya belum terselesaikan," tandas Benhur.
Dia juga menyatakan, DPRD mendukung penuh berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah, dan terhadap KUA PPAS 2021 ini disampaikan terimakasih karena dinamika yang begitu hidup dalam penyusunannya.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020