Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Maluku Utara (Malut) akan mempersiapkan membuat pengelolaan ikan tuna di pulau Maitara pada 2021 guna mendukung Lumbung Ikan Nasional (LIN) di provinsi ini
"Kami sudah membuat proposal dan mengajukan ke Provinsi Malut dan diteruskan ke Pemerintah pusat agar bisa diperhatikan usulan yang kami masukan dalam menghadapi LIN," kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Tikep, Hamid Abd Latif dihubungi dari Ternate, Rabu.
Kendati demikian, Dinas Perikanan dan Kelautan Tikep menyampaikan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Malut untuk mendesain Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) dengan mempunyai fasilitas yang lengkap.
Saat ini DKP fokus kelola ikan tuna di pulau Maitara membutuhkan armada tangkap yang berkapasitas 3 GT sampai 40 GT yang mendominasi.
"Tentunya, kami harus mengusulkan kepada Provinsi agar bisa mengadakan armada tangkap mulai dari 10 GT sampai 40 GT sebab dalam satu kapal dia membutuhkan es yang sangat banyak," katanya.
Selain membuat pengelolaan ikan di Maitara, kata Hamid, mereka juga mengejar ke Pemerintah pusat terkait dengan kostur ikan maupun pembangunan pabrik es.
"Sampai saat ini pemerintah pusat sudah menjanjikan kami kostur pabrik es di tahun 2021," katanya..
Hamid menambahkan, belum lama ini lewat video call dengan pemerintah pusat, untuk memenuhi hal tersebut, ada syarat yang perlu dimasukkan, seperti status tanah, listrik yang bagus, dan air. Dimana, kami cari basis nilai yang besar untuk dibangun fasilitasnya.
"Memang, ada pembangunan tambatan perahu di areal pengelolaan ikan di pulau Maitara dan itu disiapkan adalah instalasi air bersih demi mendukung LIN," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021
"Kami sudah membuat proposal dan mengajukan ke Provinsi Malut dan diteruskan ke Pemerintah pusat agar bisa diperhatikan usulan yang kami masukan dalam menghadapi LIN," kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Tikep, Hamid Abd Latif dihubungi dari Ternate, Rabu.
Kendati demikian, Dinas Perikanan dan Kelautan Tikep menyampaikan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Malut untuk mendesain Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) dengan mempunyai fasilitas yang lengkap.
Saat ini DKP fokus kelola ikan tuna di pulau Maitara membutuhkan armada tangkap yang berkapasitas 3 GT sampai 40 GT yang mendominasi.
"Tentunya, kami harus mengusulkan kepada Provinsi agar bisa mengadakan armada tangkap mulai dari 10 GT sampai 40 GT sebab dalam satu kapal dia membutuhkan es yang sangat banyak," katanya.
Selain membuat pengelolaan ikan di Maitara, kata Hamid, mereka juga mengejar ke Pemerintah pusat terkait dengan kostur ikan maupun pembangunan pabrik es.
"Sampai saat ini pemerintah pusat sudah menjanjikan kami kostur pabrik es di tahun 2021," katanya..
Hamid menambahkan, belum lama ini lewat video call dengan pemerintah pusat, untuk memenuhi hal tersebut, ada syarat yang perlu dimasukkan, seperti status tanah, listrik yang bagus, dan air. Dimana, kami cari basis nilai yang besar untuk dibangun fasilitasnya.
"Memang, ada pembangunan tambatan perahu di areal pengelolaan ikan di pulau Maitara dan itu disiapkan adalah instalasi air bersih demi mendukung LIN," ujarnya.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021