Komisi III DPRD Maluku mengingatkan pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) tidak hanya fokus di area tertentu tetapi harus menjangkau daerah lain yang juga membutuhkan pembangunan infrastruktur dasar.
"Perlu ada koordinasi yang baik antara pemerintah kota/kabupaten dengan provinsi agar anggaran p ingatkan rogram Kotaku yang mesti kecil nilainya tetapi bermanfaat dan menyentuh," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Hatta Hehanussa di Ambon, Sabtu.
Ia mengharapkan tidak ada kegiatan pembangunan jalan, talud dan saluran air hanya difokuskan pada satu desa lalu daerah lain tidak mendapatkan bantuan program pembangunannya.
Menurut dia, DPRD telah memperjuangkan daerah ini bisa masuk Program Kotaku ke DPR RI dan akhirnya bisa mendapatkan dana Rp1 miliar, meskipun dana ini terlalu kecil dan hanya difokuskan untuk tiga daerah di Maluku tahun 2021.
"Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPRD Maluku dengan Dinas PUPR, Balai Wilayah Sungai, dan instansi terkait lainnya, kami sampaikan kepada pemerintah daerah agar melakukan koordinasi yang baik sehingga anggaran ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di daerah yang membutuhkan pembangunan infrastruktur dasar," ujarnya.
Anggota DPRD Maluku Dapil Kota Ambon, Edison Sarimanela juga minta Balai Wilayah Sungai memperhatikan kontraktor yang menangani pekerjaan proyek air bersih di lokasi pengungsi Benteng Karang pada Dusun Wayoru, Kecmatan Baguala (Kota Ambon) agar tidak kerja asal-asalan.
"Kontraktor perlu diawasi karena habis mengerjakan proyeknya, air tidak bisa jalan untuk masyarakat sekitar," tandasnya dalam rapat kerja komisi III yang dipimpin Richard Rahakbauw selaku ketua komisi.
Kebetulan dirinya berasal dari Dapil Kota Ambon dan juga selaku pemilik lahan yang ditempati para pengungsi Bentengkarang di Dusun Wayori sehingga bisa berkoordinasi program pembangunan sarana air bersihnya.
Warga pengungsi di sekitar Dusun Wayori (Desa Passo) selama ini kesulitan mendapatkan air bersih karena sarana air bersih yang dibangun juga tidak berfungsi dengan baik, padahal ada lebih dari 1.000 kepala keluarga di kawasan itu yang sangat membutuhkan air bersih.
Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw meminta pihak balai dan Satker untuk berkoordinasi dengan pemilik lahan agar proses penyelesaian secara adat dan agama dijalankan untuk mencari sumber air yang potensial.
Richard menambahkan Pogram Kotaku dari Kementerian PUPR ini bertujuan untuk meningkatkan akses infrastruktur serta layanan dasar di pemukiman penduduk yang kumuh pada daerah perkotaan.
"Tiga daerah yang mendapatkan bantuan dana Program Kotaku di Maluku tahun ini adalah Kota Ambon, Kota Tual, Serta Kabupaten Maluku Tengah," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021
"Perlu ada koordinasi yang baik antara pemerintah kota/kabupaten dengan provinsi agar anggaran p ingatkan rogram Kotaku yang mesti kecil nilainya tetapi bermanfaat dan menyentuh," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Hatta Hehanussa di Ambon, Sabtu.
Ia mengharapkan tidak ada kegiatan pembangunan jalan, talud dan saluran air hanya difokuskan pada satu desa lalu daerah lain tidak mendapatkan bantuan program pembangunannya.
Menurut dia, DPRD telah memperjuangkan daerah ini bisa masuk Program Kotaku ke DPR RI dan akhirnya bisa mendapatkan dana Rp1 miliar, meskipun dana ini terlalu kecil dan hanya difokuskan untuk tiga daerah di Maluku tahun 2021.
"Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPRD Maluku dengan Dinas PUPR, Balai Wilayah Sungai, dan instansi terkait lainnya, kami sampaikan kepada pemerintah daerah agar melakukan koordinasi yang baik sehingga anggaran ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di daerah yang membutuhkan pembangunan infrastruktur dasar," ujarnya.
Anggota DPRD Maluku Dapil Kota Ambon, Edison Sarimanela juga minta Balai Wilayah Sungai memperhatikan kontraktor yang menangani pekerjaan proyek air bersih di lokasi pengungsi Benteng Karang pada Dusun Wayoru, Kecmatan Baguala (Kota Ambon) agar tidak kerja asal-asalan.
"Kontraktor perlu diawasi karena habis mengerjakan proyeknya, air tidak bisa jalan untuk masyarakat sekitar," tandasnya dalam rapat kerja komisi III yang dipimpin Richard Rahakbauw selaku ketua komisi.
Kebetulan dirinya berasal dari Dapil Kota Ambon dan juga selaku pemilik lahan yang ditempati para pengungsi Bentengkarang di Dusun Wayori sehingga bisa berkoordinasi program pembangunan sarana air bersihnya.
Warga pengungsi di sekitar Dusun Wayori (Desa Passo) selama ini kesulitan mendapatkan air bersih karena sarana air bersih yang dibangun juga tidak berfungsi dengan baik, padahal ada lebih dari 1.000 kepala keluarga di kawasan itu yang sangat membutuhkan air bersih.
Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw meminta pihak balai dan Satker untuk berkoordinasi dengan pemilik lahan agar proses penyelesaian secara adat dan agama dijalankan untuk mencari sumber air yang potensial.
Richard menambahkan Pogram Kotaku dari Kementerian PUPR ini bertujuan untuk meningkatkan akses infrastruktur serta layanan dasar di pemukiman penduduk yang kumuh pada daerah perkotaan.
"Tiga daerah yang mendapatkan bantuan dana Program Kotaku di Maluku tahun ini adalah Kota Ambon, Kota Tual, Serta Kabupaten Maluku Tengah," katanya.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021