DPRD Maluku perjuangkan delapan daerah dapatkan program kotaku

Ambon (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Satta Hehanussa memperjuangkan delapan kabupaten dan kota lainnya di provinsi ini bisa mendapatkan program Kotaku dari pemerintah pusat.

"Komisi III DPRD Maluku telah menemui pimpinan DPR- RI yang juga duduk di komisi V dan menyampaikan aspirasi terkait program Kotaku yang dalam tahun anggaran 2021 ini baru tiga daerah di Maluku yang mendapatkannya," kata Satta,  di Ambon, Senin.

Aspirasi yang disampaikan komisi III ini diterima salah satu pimpinan DPR RI di komisi V DPR-RI, Arwani.

Menurut dia, saat penyampaian aspirasi komisi III di Jakarta, kebetulan ada agenda dengan pimpinan Komisi V DPR-RI menyangkut program kotaku.

"Diketahui bahwa program Kotaku pada  20201,  di mana anggarannya terbatas hanya diterima oleh pihak Balai Cipta Karya, maka lewat pengusulan teman-teman program Kotaku maupun Cipta Karya, kita memperjuangkannya di Komisi V DPRD-RI," ujarnya.

Kebetulan sekali pada saat yang bersamaan ada rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR serta para Dirjen.

"Jadi pada saat kami bertemu dan menyampaikan aspirasi dari Pemprov  Maluku dalam hal ini Balai Cipta Karya serta program Kotaku, maka sekaligus diserahkan juga ke Menteri PUPR," jkata Satta. 

Maka diharapkan dalam tahun anggaran mendatang nantinya menjadi salah satu priorotas Komisi V DPR RI untuk memperhatikan dan memperjuangkan Program Kotaku pada daerah lain di Maluku.

Program Kotaku di Maluku saat ini  baru ada pada tiga daerah yakni Kota Ambon, Kota Tual, serta Masohi, ibu kota Kabupaten Maluku Tengah.

"Masih ada delapan kabupaten/kota lainnya di Maluku yang belum tersentuh sehingga bagi pemerintah kabupaten dan kota untuk segera mungkin memasukan usulan terhadap pemerintah untuk mendapatkan program ini," tandas Satta. 

Bahkan juga sampai dengan penetapan kawasan kumuh oleh para kepala daerah di wilayahnya masing-masing sangatlah penting dalam memperjuangkan program ini.