Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Provinsi Maluku mengusulkan anggaran Rp9,34 miliar untuk program pembangunan rumah swadaya tidak layak huni di Kota Tual pada tahun anggaran 2022.
"Yang diusulkan pada 2021 ada 15 paket. Namun, kalau dilihat dengan jumlah rumah tidak layak huni di daerah ini tentu masih sangat kurang," kata Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas PKP Maluku, Albert Maelissa di Ambon, Jumat.
Menurut dia, program rumah swadaya untuk 15 paket ini masih sangat kurang bila dibandingkan dengan total rumah tidak layak huni di Kota Tual yang mencapai 2.136 unit.
Program rumah swadaya Kota Tual pada tahun anggaran 2022 juga telah disampaikan Maelissa saat mewakili Kadis PKP Provinsi Maluku, Denny Lilipory mengikuti rapat kerja Komisi III DPRD Maluku bersama tim percepatan pembangunan Kota Tual dan sejumlah raja dari daerah itu.
"Untuk Kota Tual ada 2.136 unit rumah tidak layak huni. Jumlah ini belum termasuk di 10 kabupaten/ kota lainnya yang ada di Maluku, tentu semakin banyak jumlahnya," ujarnya.
Ia berharap Dinas PKP Kota Tual juga bisa membuat program serupa agar membantu masyarakat dalam memperbaiki rumah-rumah mereka secara bertahap.
Sekretatis Komisi III DPRD Maluku Rofiq Afifudin mengatakan salah satu indikator penilaian kemiskinan penduduk adalah dari kondisi rumah yang ditempati, apakah layak huni atau tidak.
"Jadi soal perumahan, harus diketahui data base kebutuhan perumahannya dan perlu disinkronkan, karena rumah menjadi salah satu indikator terkait penentuan jumlah angka kemiskinan penduduk," katanya.
Angka kemiskinan di Maluku pada 2021 mengalami kenaikan tipis sekitar 0,5 persen dan ini rasional akibat adanya dampak pandemi COVID-19, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat terbatas.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021
"Yang diusulkan pada 2021 ada 15 paket. Namun, kalau dilihat dengan jumlah rumah tidak layak huni di daerah ini tentu masih sangat kurang," kata Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas PKP Maluku, Albert Maelissa di Ambon, Jumat.
Menurut dia, program rumah swadaya untuk 15 paket ini masih sangat kurang bila dibandingkan dengan total rumah tidak layak huni di Kota Tual yang mencapai 2.136 unit.
Program rumah swadaya Kota Tual pada tahun anggaran 2022 juga telah disampaikan Maelissa saat mewakili Kadis PKP Provinsi Maluku, Denny Lilipory mengikuti rapat kerja Komisi III DPRD Maluku bersama tim percepatan pembangunan Kota Tual dan sejumlah raja dari daerah itu.
"Untuk Kota Tual ada 2.136 unit rumah tidak layak huni. Jumlah ini belum termasuk di 10 kabupaten/ kota lainnya yang ada di Maluku, tentu semakin banyak jumlahnya," ujarnya.
Ia berharap Dinas PKP Kota Tual juga bisa membuat program serupa agar membantu masyarakat dalam memperbaiki rumah-rumah mereka secara bertahap.
Sekretatis Komisi III DPRD Maluku Rofiq Afifudin mengatakan salah satu indikator penilaian kemiskinan penduduk adalah dari kondisi rumah yang ditempati, apakah layak huni atau tidak.
"Jadi soal perumahan, harus diketahui data base kebutuhan perumahannya dan perlu disinkronkan, karena rumah menjadi salah satu indikator terkait penentuan jumlah angka kemiskinan penduduk," katanya.
Angka kemiskinan di Maluku pada 2021 mengalami kenaikan tipis sekitar 0,5 persen dan ini rasional akibat adanya dampak pandemi COVID-19, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat terbatas.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021