Pemerintah Provinsi Maluku perlu melakukan riset atau mengkaji faktor penyebab kemiskinan masyarakatnya, apalagi daerah ini dinyatakan menduduki peringkat ketiga termiskin di Indonesia. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Riset Daerah Maluku, Augy Syahailatua, kepada ANTARA di Ambon, Rabu. Menurut Augy, Pemprov selaku penentu kebijakan perlu mengadakan riset tentang aspek dan alasan yang menjadikan Maluku berada di peringkat ketiga termiskin di tanah air , kemudian mencari jalan keluar untuk mengatasinya. Dia berpendapat, daerah tertinggal harus lebih diperhatikan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. "Pemerintah kita harusnya lebih memperhatikan persoalan yang dihadapi daerah dan kabupaten yang dianggap tertinggal, karena hanya dengan begitu upaya mengurangi angka kemiskinan bisa tercapai," kata Augy Syahailatua, yang juga Kepala LIPI Ambon. Ia juga menyatakan, kemungkinan tingginya angka kemiskinan di Maluku disebabkan banyaknya daerah di provinsi ini yang jauh dan sulit dijangkau akibat minimnya alat transportasi. "Untuk itu, perlu ada penelitian mengenai masalah-masalah tersebut," katanya. Augy menambahkan, selain provinsi termiskin ketiga, maka Maluku juga menyandang status daerah dengan tingkat kesehatan terburuk di Indonesia. "Status-status tersebut seharusnya menyadarkan kita semua bahwa kinerja dinas dan instansi terkait patut dipertanyakan. Kalau tidak, bisa saja kondisinya akan semakin parah," katanya. Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi Nasional (Susenas), Provinsi Maluku menduduki peringkat ketiga termiskin di Indonesia, setelah Provinsi Papua dan Papua Barat. Dari hasil Susenas, jumlah penduduk miskin atau penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Maluku pada Maret 2010 sebesar 378.630 orang (27,74 persen).

Pewarta:

Editor :


COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2010