Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan aksi peretasan data milik Indonesia seperti yang dilakukan akun “Bjorka” harus ditindak tegas.
Moeldoko, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan kedaulatan data di ruang siber adalah perpanjangan dari kedaulatan negara.
“Siapapun yang mengganggu kedaulatan data Indonesia harus ditindak tegas. Kita tidak boleh abai mengatasi ini (gangguan kedaulatan data). Kalau kita abai, kita dianggap lemah,” kata Moeldoko.
Moeldoko sebelumnya mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letnan Jenderal TNI (Purn) Hinsa Siburian, Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero (INTI) Edi Witjara, dan CEO PT Dekstop IP Teknologi Indonesia Phidi Soepangkat. Desktop IP merupakan perusahaan penyedia perangkat lunak untuk penyimpanan data.
Menurut Moeldoko, kasus kebocoran data yang terjadi saat ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat keamanan siber Indonesia. Hal itu dapat dilakukan dengan memaksimalkan teknologi anak negeri dan melibatkan para talenta yang ahli di bidang tersebut.
Ia menilai peretasan oleh "Bjorka" menjadi sinyal nyata untuk pemerintah berbenah diri dan mengatur ulang prioritas keamanan dan perlindungan privasi.
“Kita punya teknologinya, kita juga punya talenta-talenta yang ahli di bidang keamanan siber. Mari kita gerakkan sumber daya itu untuk membangun pondasi demi mewujudkan kedaulatan keamanan siber nasional,” kata Moeldoko.
Baca juga: Presiden Jokowi teken Inpres mobil listrik jadi kendaraan dinas pemerintah
