Ambon (ANTARA) - Komisi III DPRD Provinsi Maluku memperjuangkan penambahan rumah warga tidak layak huni di 11 kabupaten/kota agar masuk dalam program bedah rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Untuk tahun 2023 Kementerian PUPR hanya akan melakukan bedah rumah tidak layak huni terhadap 55 unit di Maluku sehingga lewat agenda penyampaian aspirasi akan kami perjuangkan lagi," kata wakil ketua komisi III DPRD Maluku, Saudah Tethol di Ambon, Sabtu.
Menurut dia, bedah rumah merupakan bagian dari program Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) untuk memperbaiki rumah warga tidak layak huni di Maluku dengan standar Rp20 juta per unit.
Dari anggaran tersebut, Rp17 juta lebih akan digunakan warga untuk pengadaan material dan sisanya Rp2,5 juta untuk biaya kerja agar kualitas hunian warga dapat ditingkatkan.
"Sebagai langkah persiapannya, komisi telah melakukan rapat kerja bersama BPBD, Dinas PKP dan Dinas PUPR Maluku, Balai Jalan serta Balai Sungai Maluku, Cipta Karya, serta Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku," ujarnya.
Jadi lebih penekanannya soal kesiapan data untuk disampaikan kepada pemerintah soal kebutuhan infrastruktur di Maluku.
"Ada beberapa hal juga yang menjadi fokus komisi yakni soal Inpres, kendalanya di mana sehingga ada agenda yang sudah dijadwalkan yaitu ke Kementerian PUPR maupun Bappenas, Kementerian Keuangan dan komisi V DPR RI karena DPRD Maluku juga membutuhkan dukungan dari kekuatan politik," ucap Saudah.
Tujuannya untuk mendorong berbagai kebutuhan sarana infrastruktur yang sudah masuk dalam program perencanaan provinsi maupun kabupaten/kota bisa direalisir dengan mendapatkan dukungan anggaran pemerintah.
Contohnya dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku untuk tahun anggaran 2023 ini hanya mendapatkan 55 unit rumah dari 195.000 unit.
Sehingga perlu kesiapan data dari kabupaten/kota termasuk menyiapkan semua administrasi yang dibutuhkan untuk dilengkapi sesuai apa yang diminta pemerintah.
Ditjen Perumahan Kementerian PUPR melanjutkan peningkatan hunian layak salah satunya dengan program BSPS.
Untuk tahun 2022 telah melaksanakan sebanyak 2.118 unit rumah di Maluku dan tersebar pada 10 kabupaten/kota yang terbagi dalam program reguler 50 unit dengan progres fisik 95,56 persen, serta National Affordable Housing Program (NAHP) 2068 unit dengan progres fisik 85,48 persen.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku, I Wayan Suardana sebelumnya mengatakan kalau anggaran yang dibutuhkan untuk 55 unit rumah tidak layak huni sebesar Rp1,2 miliar.
