"Pembeliannya kan menggunakan dana subsidi dari pemerintah. Jadi harus ada penjelasan resmi tentang bagaimana hal itu terjadi dan bagaimana penanganannya," kata Ketua Komisi B DPRD Maluku, Melky Frans, di Ambon, Jumat.
Berdasarkan informasi yang diterima komisi B, menurut Melky Frans, insiden itu disebabkan kesalahan manusia (human error) dan solar yang terbuang berkisar antara 70 dan 200 ton.
"Tetapi apapun alasannya, kejadian ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan tentunya akan berdampak buruk terhadap lingkungan akibat pencemaran," katanya.
"Kami tidak setuju kalau PLN memplot anggaran negara dalam upaya menutupi nilai kerugian yang timbul dari kasus tersebut. Kalau itu terjadi, maka harus ada penjelasan resmi asal-usul uangnya dari mana," tandasnya.
Menurut Melky Frans, PT PLN Maluku dan Maluku Utara harus melakukan kajian dan penelitian secara menyeluruh terkait kasus tumpahan solar tersebut, dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Provinsi Maluku juga perlu melakukan pengecekan seberapa besar dampak tumpahan minyak solar tersebut terhadap lingkungan.
Menjawab pertanyaan wartawan, ia menyatakan komisi B akan memanggil pimpinan PLN Maluku dan Maluku Utara untuk memberikan penjelasan tentang masalah tersebut kepada anggota dewan.
"Ini menyangkut kerugian ratusan juta atau bahkan miliaran rupiah uang negara. Biar bagaimanapun, mereka harus memberikan penjelasan," katanya tegas.
Ketika didesak soal waktu pemanggilan, Melky Frans menyatakan agenda DPRD Maluku beberapa hari ke depan memang sangat padat, tetapi kasus tersebut akan disikapi secara sangat serius.
"Pokoknya akan dipanggil. Sekembali kami dari Jakarta, PLN akan diundang untuk membahas masalah penanganannya, sekaligus kita rencanakan peninjauan ke lokasi. Kebetulan komisi juga punya agenda ke Seram Bagian Timur dan Maluku Tenggara," katanya.
Melky berjanji akan melibatkan Bapedalda dan Pers untuk mengecek penyebab tumpahan solar di Langgur itu dan berapa besar jumlah kerugian yang ditimbulkan.
"Kalau memang terjadi kelalaian, maka siapa saja yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut harus diberi sanksi tegas. Satu hal lagi, tidak ada cerita ganti ruginya menggunakan uang negara," katanya.
Sebelumnya, PT PLN Maluku dan Maluku Utara mengakui adanya tumpahan solar saat pengisian tangki di PLTD Ranting Langgur, Maluku Tenggara, beberapa pekan lalu. Jumlah tumpahan ditaksir sekitar 60-80 ton dan tidak ada dampak berarti bagi lingkungan sekitar.
Pewarta: Daniel Leonard: John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
