Di Morotai masih banyak objek wisata bahari lainnya yang juga sangat indah, seperti objek wisata Pulau Dodola serta panorama bawah laut yang tersebar di berbagai lokasi di kabupaten berjuluk mutiara bibir Pasifik.
Menkokesra yang juga Ketua Pengarah Sail Morotai Agung Laksono mengharapkan, penyelenggaraan Sail Morotai di Kabupaten Pulau Morotai akan semakin memperkenalkan potensi wisata bahari Morotai di masyarakat internasional.
Di daerah yang baru tiga tahun dimekarkan menjadi Kabupaten itu, juga terdapat potensi wisata sejarah peninggalan Perang Dunia II, karena daerah ini pernah menjadi pangkalan Sekutu pada perang Dunia II.
Berbagai peninggalan Perang Dunia II, baik milik Sekutu maupun Jepang, seperti lapangan terbang tujuh landasan, puing-puing tank, kapal perang dan pesawat tempur masih bisa disaksikan di berbagai lokasi di Morotai.
"Potensi wisata sejarah Perang Dunia II di Morotai ini diharapkan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang menyukai sejarah, termasuk menjadi wisata nostalgia bagi keluarga veteran Perang Dunia II dan masyarakat dari Negara yang pernah terlibat pada Perang Dunia II," katanya.
Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat telah pula memprogramkan pembangunan museum Perang Dunia II bertaraf internasional di Morotai untuk menambah khasanah wisata sejarah Perang Dunia II di daerah itu.
Pemprov Malut sebenarnya telah membangun museum Perang Dunia II di Morotai terkait penyelenggaraan Sail Morotai, tapi museum yang dibangun dengan dana Rp1,5 miliar itu dinilai belum representatif, sehingga akan diganti dengan museum yang lebih memadai dan bertaraf internasional.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu mengatakan, Morotai dengan potensi pariwisata yang dimilikinya sangat berpeluang untuk menjadi tujuan wisata dunia, untuk itu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan mendukung pengembangannya.
Morotai memang belum masuk dalam destinasi yang menjadi prioritas pengembangannya di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tapi hal itu tidak akan menjadi hambatan bagi kementerian itu untuk mendukung pengembangan Morotai sebagai tujuan wisata dunia.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan menjalin koordinasi dengan berbagai kementerian lainnya dalam mengembangkan Morotai sebagai tujuan wisata dunia, di antaranya dengan Kementerian Perhubugan untuk pembangunan berbagai infrastruktur yang bersentuhan dengan usaha wisata di Morotai.
"Pembenahan infrastruktur harus menjadi prioritas untuk menjadikan Morotai tujuan wisata dunia, oleh karena itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pihak terkait lainnya harus saling mendukung untuk membenahi infrastruktur di Morotai ini," katanya.
Bandara Internasional
Pemprov Malut dan Pemkab Pulau Morotai telah memprogramkan sejumlah terobosan untuk menjadikan terobosan Morotai tujuan wisata dunia, di antaranya mengupayakan Bandara Pittu Trip Daruba yang sejak penyelenggaraan Sail Morotai berubah nama menjadi Bandara Leo Watimena untuk menjadi bandara internasional.
Bandara peninggalan Sekutu pada Perang Dunia II itu sudah bisa didarati pesawat jenis Boeing 737 seri 800, begitu pula sarana navigasinya sudah memadai, sehingga cukup layak untuk dijadikan bandara internasional.
Menurut Gubernur Malut Thaib Armayin, Kalau bandara tersebut dikembangkan jadi bandara internasional maka dipastikan banyak perusahan penerbangan, baik dari dalam maupun luar negeri yang akan membuka rute penerbangan dari dan ke Morotai.
Bahkan sudah ada perusahaan penerbangan di Jepang yang siap membuka rute penerbangan Tokyo-Morotai-Bali. Kalau pembukaan rute penerbangan itu terealisasi maka para wisatawan dari Jepang atau wisatawan asing lainnya yang datang ke Indonesia melalui Bali akan lebih mudah ke Morotai.
Program lainnya yang diupayakan pemda setempat untuk menjadikan Morotai tujuan wisata dunia adalah pembangunan hotel bertaraf internasional, karena biasanya wisatawan asing membutuhkan akomodasi bertaraf seperti itu.
Program itu, menurut Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua, tidak lama lagi terealisasi karena sudah ada perusahaan yakni Jaka Beka Developer bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Taiwan untuk membangun hotel berkapasitas 500 kamar lengkap dengan lapangan golfnya.
Namun untuk pembangunan infrastruktur dasar lainnya, seperti akses jalan ke objek wisata, listrik dan air bersih, pemda membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat, karena kemampuan APBD pemda setempat sangat terbatas.
Pemda memberi peluang kepada para investor, baik dari dalam maupun luar negeri dalam pengembangan wisata di Morotai dengan syarat mereka harus mematuhi semua aturan yang ada dan memberi kontribusi pada masyarakat dan daerah setempat.
Anggota DPRD Malut, Hendra Karianga meminta kepada pemkab Pulau Morotai agar dalam pengembangan sektor kepariwisataan di daerah itu harus melibatkan sebanyak-banyaknya peran masyarakat agar mereka bisa ikut menikmati manfaatnya.
Pengalaman yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia dimana manfaat dari pengembangan sektor kepariwisataan di daerah bersangkutan hanya dinikmati oleh para pengusaha, sementara masyarakat setempat hanya menjadi penonton, diharapkan tidak terjadi di Morotai.
Pemda setempat harus mengeluarkan regulasi, misalnya dalam bentuk perda yang melindungi kepentingan masyarakat Morotai terhadap pengembangan sektor kepariwisataan di daerah itu, misalnya mengatur keharusan bagi pengusaha pariwisata untuk memasukan masyarakat setempat dalam pengelolaan usahanya.
"Yang menjadi perhatian pula adalah bagaimana mengatasi dampak negatif dari aktivitas usaha pariwisata di Morotai. Morotai boleh menjadi tujuan wisata dunia, tapi nilai-nilai moral dan budaya serta karakter masyarakat Morotai tetap terpelihara," katanya.
Pewarta: La Ode Aminuddin: John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
