Ternate (ANTARA) - Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate, Maluku Utara (Malut) mengemukakan provinsi itu masuk lima besar daerah penghasil kelapa di Indonesia.
"Maluku Utara termasuk dalam lima provinsi penghasil kelapa terbesar di Indonesia dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi kelapa Maluku Utara pada 2022 mencapai 211,80 juta ton," kata Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate Tasrif di Ternate, Kamis.
Menurut dia pada 2022 berdasarkan data Karantina volume kopra yang dilalulintas keluar dari Maluku Utara mencapai 111 ribu ton sedangkan kelapa bulat 281 ton dan menjadi penyokong ekspor nasional.
"Daerah tujuan pengiriman sebagian besar ke Surabaya, Manado dan Bitung, karena dari wilayah tersebut produk turunan kelapa diolah untuk diekspor," ujarnya.
Akan tetapi ia mengakui pada tahun ini permintaan kopra menurun karena harga yang terus turun dan petani banyak beralih ke pertambangan.
Namun Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Maluku Utara melakukan berbagai upaya untuk mengatasi rendahnya harga kopra di sentra kopra ini.
Si antaranya melakukan lobi ke sejumlah industri minyak goreng di Sulawesi dan Jawa agar membeli kopra asal Maluku Utara dengan harga tinggi.
Selain itu pemerintah kabupaten/kota di provinsi ini juga memanfaatkan badan usaha milik daerah (BUMD) setempat untuk menampung kopra petani setempat kemudian menjual langsung ke industri minyak goreng di Pulau Jawa dengan memanfaatkan kapal tol laut, yang biayanya relatif lebih murah dibandingkan dengan kapal reguler.
Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba menyebut luas perkebunan kelapa di provinsi ini, yang semuanya merupakan perkebunan rakyat, tercatat 260 ribu hektare lebih dengan potensi produksi kopra sekitar 400 ribu ton per tahun.
Pihaknya bersama para bupati dan wali kota di provinsi ini terus mendorong investor membangun industri minyak goreng di daerah ini dengan menjanjikan berbagai kemudahan, seperti kemudahan perizinan dan mendapatkan lokasi usaha.
Dengan adanya industri minyak goreng di Maluku Utara itu menjadikan petani tidak lagi bergantung kepada pedagang pengumpul dalam memasarkan kopra.
"Mereka bisa langsung menjualnya ke industri dengan harga yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan melepas kepada pedagang pengumpul untuk tujuan antar pulau," kata Gubernur.
