Ambon (ANTARA) - Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGPP) Maluku menyebutkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi di daerah itu mencapai 5,96 persen karena keberhasilan program satu OPD satu desa binaan.
"Program ini sangat penting dan perlu dievaluasi sau bulan sekali, karena kemiskinan merupakan salah satu dari delapan program prioritas Gubernur Maluku," ucap Ketua TGPP Maluku Hadi Basalamah di Ambon, Kamis.
Ia mengungkapkan hal itu dalam rapat evaluasi program satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) satu desa binaan di Dinas Sosial Provinsi Maluku.
“Di dalam SK sudah ada tugas dan fungsi kita masing-masing guna mengevaluasi kembali bagaimana perkembangan program yang dilaksanakan dan tidak dapat dilaksanakan oleh masing-masing OPD, agar bisa dilaporkan kepada Gubernur, seperti saat ini dimana Pertumbuhan Ekonomi kita di Maluku sudah mencapai 5,96 persen,” ujar Basalamah.
Baca juga: TGPP Maluku pastikan harga dan stok bahan pokok aman jelang Natal
Menurutnya sektor pertanian, perkebunan, dan kemaritiman yang difokuskan oleh masing-masing OPD terhadap desa binaannya menunjukkan tren positif yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Maluku yang kian merangkak naik.
Dirinya berharap agar program satu OPD satu desa binaan bisa mencapai kemajuan konkret dan riil berdasarkan pada bukti intervensi program yang ada di desa masing-masing, dengan cara membuat dokumentasi dalam penanganan kemiskinan.
“Bantuan desa yang menjadi tanggung jawab OPD jangan hanya dikerjakan berbasis sektor, namun harus berkoordinasi dengan kabupaten kota dengan melibatkan sektor privat dan pemangku kepentingan, untuk bersama menyelesaikan kemiskinan dimana ini menjadi program prioritas Pemerintah Provinsi Maluku," tuturnya.
Basalamah juga berharap semua parameter indikator ekonomi bisa bertahan di tahun 2023, dimana pertumbuhan ekonomi cukup baik, inflasi terkendali, dan semoga kemiskinan bisa diturunkan sesuai dengan harapan masyarakat Maluku.
Pada kesimpulan rapat juga disampaikan kepada para pimpinan OPD bahwa pelaporan pelaksanaan kegiatan akan dilakukan pada pertengahan Desember 2023 untuk dilakukan evaluasi pada awal Januari 2024 guna memastikan keberlanjutan program di tahun 2024 sebagaimana rencana program atau implementasi program satu OPD satu desa binaan yang telah dibahas pada Musrenbang RKPD April 2023 lalu.
Rapat tersebut dihadiri oleh pimpinan OPD terkait lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
Baca juga: TGPP Maluku sebut Gubernur minta kabupaten/kota miliki industri unggulan
