"Rencananya Komnas HAM akan mendatangi lokasi Gunung Botak untuk melakukan investigasi dan mengumpulkan data jumlah penambang yang tewas terkubur dalam lubang galian emas mereka atau akibat menghirup gas beracun, jadi para penambang diminta kooperatif dalam memberikan informasi," kata koordinator Lira Maluku, Ikram Mukadar di Ambon, Minggu.
Lembaga Swadaya Masyarakat ini mengaku telah berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk melakukan investigasi menyeluruh atas banyaknya penambang yang tewas di Gunung Botak, baik akibat bencana tanah longsor, gas beracun, kasus perampokan dan pembanuhun atau masalah bentrok antarpenambang.
Meski aktivitas penambangan emas rakyat tanpa izin baru berjalan satu tahun enam bulan di kawasan itu, namun jumlah korban yang tewas dilaporkan sudah mencapai ratusan penambang akibat berbagai sebab, namun tidak ada upaya penegakkan hukum terhadap pihak-pihak tertentu yang dianggap paling bertanggung jawab.
Seperti pihak donatur yang menjadi sponsor untuk mendatangkan penambang dari luar daerah sampai oknum-oknum yang melakukan perampokan dan pembunuhan terhadap para pembeli emas, maupun aktor yang memainkan peran hingga terjadi bentrok antarpenambang.
"Puluhan ribu penambang beroperasi sejak tahun lalu hingga saat ini, dan diisukan yang meninggal dunia mencapai ribuan orang akibat bencana tanah longsor, sehingga Komnas HAM dipastikan turun ke lokasi itu setelah pilkada Gubernur-Wagub Maluku 11 Juni 2013," katanya.
Sehingga penambang yang masih melakukan aktivitas di lokasi ini bisa bekerjasama dalam memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai nasib para penambang yang tewas kepada Komnas HAM.
Pemerintah Provinsi Maluku juga sudah pernah mengeluarkan SK Gubernur untuk menutup aktivitas penambangan Gunung Botak pada Desember 2012 lalu pascabentrokan antar penambang yang menimbulkan korban jiwa, namun sayangnya ada oknum-oknum tertentu yang melakukan pembangkangan dengan membentuk dewan adat ilegal untuk membuka kembali lokasi tersebut.
Pewarta: Daniel Leonard: John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
