Awal pembayaran BLSM tahap satu itu dilakukan kepada 150 Rumah Tangga Sasaran (RTS) di lima kecamatan di Kota Ambon.
Menurut dia, kebijakan pemerintah memberikan BLSM diperlukan guna menopang kenaikan harga yang berdampak pada masyarakat kurang mampu di Maluku.
Kenaikan harga BBM, katanya, akan berpengaruh pada kenaikan harga bahan pangan yang merupakan komponen terbesar dalam komposisi konsumsi masyarakat.
"Awal kenaikan BBM pasti ada masyarakat yang kaget akibat kenaikan harga BBM, sehingga dibutuhkan waktu pemulihan dua hingga bulan, karena itu penyaluran BLSM tahap pertama dimaksudkan agar RTS dapat mengatasi dampak kenaikan harga bahan pokok," katanya.
Karel mengatakan pemerintah daerah berkewajiban membantu pemerintah memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kenaikan BBM, karena BBM bersubsidi busa dinikmati masyarakat ekonomi menengah bawah.
"Mari kita dukung kebijakan penyesuaian subsidi BBM agar dana tersebut dapat digunakan membiayai program kompensasi subsidi BBM seperti tambahan jatah beras miskin, kenaikan bantuan siswa miskin dan program lainnya," ujarnya.
Ia juga meminta seluruh aparatur baik TNI, Polri, maupun SKPD di kabupaten/kota di Maluku mendukung kebijakan pemerintah agar situasi dan kondisi keamanan semakin baik.
"Saya yakin kedewasaan berpikir masyarakat di Maluku akan semakin baik, hal ini dibuktikan dengan penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku yang berlangsung dengan aman dan damai," kata Karel.
Ia menambahkannya Bupati dan Wali Kota juga diharapkan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok, serta melakukan langkah antisipasi terkait kenaikan BBM.
"Saya harap ketersediaan BBM stabil agar kebutuhan masyarakat akan BBM tetap tersedia," tandasnya.
Distribusi kartu perlindungan sosial (KPS) dan BLSM dilakukan kepada 119 ribu RTS di provinsi Maluku, sedangkan Kota Ambon disalurkan kepada 11.265 RTS pada 50 negeri dan kelurahan di Kota Ambon.
Pewarta: Penina Mayaut: John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
