"Dalam memperbaiki data warga miskin itu, BPS diharapkan bekerja sama dengan camat, lurah, pengurus RT dan RW," katanya di Ambon, Senin.
Menurut dia, perbaikan data bertujuan agar penyaluran bantuan pemerintah kepada warga miskin di Kota Ambon tepat sasaran.
"Kesalahan pencatatan administrasi menyebabkan sebagian warga miskin tidak dapat menerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) maupun bantuan lainnya," katanya.
Richard mengatakan, dalam penyaluran BLSM di Ambon pihaknya menerima masukan bahwa banyak warga miskin tidak terdata menerima bantuan kompensasi kenaikan BBM tersebut.
"Bantuan tersebut justru banyak diterima warga yang mampu akibat kesalahan administrasi, sedangkan warga yang berhak menerima tidak terdata," ujarnya.
Ia menjelaskan, penyerapan BLSM di Kota Ambon merupakan yang tertinggi dibanding kabupaten dan kota lainnya di Indonesia, meski masih ada sebagian warga yang belum terdata menerima bantuan.
"Warga miskin yang belum terdata akan diperjuangkan melalui koordinasi dengan BPS Kota Ambon maupun Provinsi Maluku, terutama untuk melakukan pendataan dari rumah ke rumah secara menyeluruh," katanya.
Ia mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan BPS agar warga miskin yang belum terdata dapat dimasukan dalam daftar peneriman bantuan dari pemerintah pusat.
"Ke depan diharapkan jangan lagi terulang warga kurang mampu harus terdaftar dalam penerima bantuan. Tingkat kesalahan diharapkan dapat diminimalkan, bila perlu nol persen," katanya.
Ia menambahkan, data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mencatat jumlah penerimah BLSM untuk Kota Ambon sebanyak 11.265 kepala keluarga.
"Hingga saat ini warga yang telah menerima bantuan mencapai 96 persen dari total 11.265 KK di lima kecamatan di Ambon," katanya.
Pewarta: Penina Mayaut: John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
