"Jadi tidak ada ruang untuk melakukan musyawarah nasional (Munas) Golkar lebih awal pada tahun ini," katanya, di Ambon, Rabu.
Menurut Abraham, penetapan penyelenggaraan munas Golkar pada 2015 itu dilakukan saat munas di Riau tahun 2009, dan kewenangan untuk mengubahnya juga harus lewat munas.
Karena itu, lanjutnya, apa yang dikatakan ketua umum DPP Partai Golkar, Abu Rizal Bakrie (ARB) itu benar dari sisi normatifnya karena telah ditetapkan di munas Riau.
Abraham menegaskan, berbagai pihak yang sekarang ini melakukan keberatan juga hadir di munas Riau saat itu dan ikut memilih ARB sebagai Ketua Umum serta setuju menetapkan munas lanjutan tahun 2015.
"Sekarang kalau ada perkembangan baru yang menuntut persiapan dan penyelenggaraannya 2014, dasarnya apa yang bisa dipakai sebagai legalitas," kata Abraham yang juga ketua Fraksi Golkar DPRD Maluku ini.
"Kalau muncul desakan munas lebih awal di tahun ini karena ARB punya berbagai kekurangan, itu bisa saja tapi tidak ada ruang untuk memberikan peluang seperti itu," tandasnya.
Menurut dia, bila desakan itu datang dari 31 DPD tingkat I Partai Golkar di seluruh Indonesia, maka tidak ada persoalan penyelenggaraan munas dipercepat.
Dikatakannya, sekarang ada petinggi-petinggi Golkar tertentu yang mulai merangkul para pengurus di DPD II, itu boleh-boleh saja tapi menurut dia, kalau tidak mau mengambil sikap seperti itu maka harus legowo karena masa kepengurusan ARB tinggal setahun lagi.
"Mereka ikut munas Riau dan menentukan munas 2015 tetapi sekarang mau obok-obok lagi. Memang diakui dalam proses-proses politik itu ada yang berhasil dan ada yang tertunda tapi jangan lalu menjatuhkan sesama pimpinan," katanya.
Ketika berbagai proses di internal partai sementara berjalan lalu ada kesalahan dan tidak membuahkan hasil, tegurlah sejak awal karena Golkar ini partai terbuka, bukan sudah selesai baru mulai keberatan karena itu sama saja dengan mencari kambing hitam.
Pewarta: Daniel Leonard: John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA 2026
