Ambon (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah menyerahkan empat unit bantuan perangkat internet satelit (starlink) kepada sekolah-sekolah di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) sebagai upaya memperluas akses pendidikan berbasis digital.
Langkah ini menandai komitmen Pemkab Maluku Tengah dalam menghadirkan pemerataan pendidikan dan konektivitas di seluruh pelosok daerah.
“Dengan teknologi ini, kita pangkas ketimpangan digital. Anak-anak di pulau terpencil kini bisa mengakses sumber ilmu yang sama dengan anak-anak di kota. Mereka bisa belajar secara daring, mengikuti kelas daring dan membuka wawasan tanpa batas,” kata Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir di Ambon, Selasa.
Sejumlah sekolah penerima manfaat masing-masing adalah SD Negeri 64 Maluku Tengah di Negeri Nalahia Kecamatan Nusalaut, SD Negeri 307 Maluku Tengah di Negeri Nuweletetu Kecamatan Amahai, SD Negeri 40 Maluku Tengah di Negeri Maraina Pegunungan Seram Utara, dan SD Negeri 106 Maluku Tengah di Negeri Salamon Kecamatan Kepulauan Banda.
Ia menyerahkan secara simbolis perangkat tersebut kepada perwakilan sekolah pada kegiatan Workshop Penguatan Kapasitas Ekosistem Komunikasi Daerah Berbasis Praktik Baik di Aula salah satu hotel di Kota Masohi.
Bupati mengatakan kehadiran teknologi internet satelit akan memangkas kesenjangan digital antara sekolah di pusat kota dan wilayah terpencil.
Ia menambahkan inisiatif tersebut diharapkan menjadi katalisator peningkatan kualitas pembelajaran di daerah 3T. Guru dapat mengikuti pelatihan daring dan mengakses materi terbaru, sementara siswa memperoleh kesempatan belajar lebih luas melalui internet.
Keempat sekolah yang menerima perangkat dipilih berdasarkan lokasi yang sulit dijangkau jaringan telekomunikasi konvensional. Program ini juga akan menjadi proyek percontohan sebelum diperluas ke lebih banyak sekolah di Maluku Tengah, sehingga tidak ada lagi anak Maluku yang tertinggal karena keterbatasan geografis.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah, Husen Mukadar menjelaskan tantangan utama pendidikan di wilayah Maluku Tengah terletak pada kondisi geografis kepulauan dan keterbatasan transportasi antarpulau.
“Kondisi ini menyebabkan tidak semua anak usia sekolah dapat dengan mudah mengakses layanan pendidikan yang memadai,” katanya.
Kabupaten Maluku Tengah memiliki luas wilayah mencapai 275.907 kilometer persegi, dengan 133 pulau, 18 kecamatan dan 192 negeri atau desa. Saat ini terdapat 372 lembaga PAUD, 393 sekolah dasar, dan 148 sekolah menengah pertama, namun belum seluruhnya memiliki pemerataan layanan pendidikan.
Menurut Husen, masih ada sekolah yang kekurangan tenaga guru dan sarana belajar, terutama di wilayah pegunungan dan pulau kecil.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Pendidikan telah menempuh sejumlah strategi, antara lain pemanfaatan jaringan internet satelit untuk mendukung pembelajaran jarak jauh, pendirian sekolah negeri di wilayah terpencil dan penguatan kapasitas guru secara berkelanjutan.
Ia juga menegaskan peningkatan kualitas pembelajaran menjadi fokus utama arah kebijakan pendidikan tahun 2025, termasuk pendampingan implementasi Kurikulum Merdeka, pelatihan kepemimpinan bagi kepala sekolah, serta peningkatan kompetensi guru di bidang literasi dan numerasi.
“Harapan kami setiap anak Maluku Tengah, di mana pun mereka tinggal, bisa menikmati pendidikan yang berkualitas, setara, dan berkelanjutan. Itulah arah yang sedang kami perjuangkan bersama,” ucap Husen.
