Polda Maluku kawal program jagung nasional lewat dampingi petani

Ambon (ANTARA) -

Kepolisian Daerah (Polda) Maluku menyatakan kesiapan mengawal program jagung nasional melalui pendampingan petani dan pengawasan distribusi guna mendukung ketahanan pangan.

“Polda Maluku siap mendukung implementasi program ketahanan pangan melalui pengawasan distribusi, pendampingan kelompok tani, serta pengamanan terhadap potensi gangguan yang dapat menghambat program,” kata Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni, di Ambon, Selasa.

Komitmen ini ditegaskan dalam Analisis dan Evaluasi (Anev) Program Ketahanan Pangan Polri yang diikuti Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni secara virtual dari Ruang Vicon Lantai 2 Polda Maluku.

Kegiatan yang digelar Mabes Polri tersebut dihadiri jajaran pejabat utama Polda Maluku, termasuk Karo SDM, Kasubdit I Indagsi Ditreskrimsus, serta perwakilan satuan kerja terkait dan jajaran Polres/ta.

Dalam forum evaluasi, Mabes Polri membahas sejumlah agenda strategis pelaksanaan program ketahanan pangan 2026. Pembahasan mencakup progres luas lahan tanam jagung, capaian produksi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga kesiapan menghadapi panen raya kuartal II tahun 2026.

Selain itu, turut dibahas penyerapan hasil panen jagung oleh Bulog sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan menjamin kepastian pasar bagi petani.

Program ketahanan pangan Polri juga diperkuat melalui kerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung akses pembiayaan sektor pertanian serta pengembangan lahan produktif melalui skema perhutanan sosial.

Forum Anev turut mengulas pembaruan data usulan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk, serta benih guna mempercepat program swasembada jagung nasional.

Wakapolda menegaskan komitmen institusinya dalam mendukung program tersebut.

Ia menambahkan, sinergisitas antara Polri, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan program pangan nasional, khususnya di wilayah Maluku.

Keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan dinilai strategis, mengingat isu pangan tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial. Gangguan pada produksi dan distribusi pangan berpotensi memicu dampak yang lebih luas di masyarakat.

“Dengan kondisi geografis Maluku yang menantang, peran Polda dalam pengawasan distribusi dan pengamanan program menjadi penting untuk memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan efektif,” ucapnya.

Dengan sinergisitas lintas sektor yang terus diperkuat, program ketahanan pangan diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial, melainkan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.