Maluku Utara Terus Berupaya Benahi Jalan Provinsi

Ternate, 14/10 (Antara Maluku) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) terus berupaya membenahi jalan provinsi yang ada di 10 kabupaten dan kota untuk memperlancar arus mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat setempat.

"Jalan provinsi di Malut tercatat 1.276 km, sepanjang 800 km di antaranya sudah bisa dilewati kendaraan dengan baik, sedangkan sisanya masih berupa jalan tanah," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Malut Karim Husen di Ternate, Jumat.

Bahkan dari 400 km lebih jalan provinsi yang masih berupa jalan tanah itu, sebagian di antaranya hanya berupa jalan stapak, sehingga sangat menyulitkan bagi masyarakat setempat yang akan melewati jalan itu dengan menggunakan kendaraan, baik kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua.

Menurut Karim Husen, Pemprov Malut akan berupaya menuntaskan pembenahan jalan provinsi yang masih berupa jalan tanah tersebut paling lambat 2019, sesuai dengan program kerja jangka menengah yang ditetapkan oleh Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba bersama Wakil Gubernur Muhammad Naser Thaib.

Pada tahun anggaran 2016 ini Pemprov Malut mengalokasikan anggaran Rp400 miliar lebih untuk membenahi sebagian ruas jalan provinsi tersebut dan pada 2017 anggarannya bisa meningkat sampai Rp800 miliar agar bisa menangani ruas jalan provinsi lebih maksimal di seluruh kabupaten/kota di daerah ini.

"Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba menginginkan sebelum mengakhiri masa jabatannya pada 2018 bisa mengelilingi daratan Pulau Halmahera, daratan Pulau Morotai, daratan Pulau Bacan, daratan Pulau Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu dengan menggunakan kendaraan roda empat," katanya.

Khusus untuk jalan nasional yang panjangnya 1.200 km sebagian besar sudah dalam kondisi baik, bahkan Balai Jalan Nasional wilayah Maluku dan Malut sudah menargetkan 2018 seluruh jalan nasional di daerah ini sudah dalam kondisi mantap.

Menyinggung masih banyaknya jembatan di berbagai ruas jalan provinsi di Malut yang kondisinya memprihatinkan, bahkan ada yang sam sekali belum memiliki fasilitas jembatan, Karim Husen mengatakan semua itu dalam target pembenahan uang juga diupayakan tuntas paling lambat 2019.