Gubernur Malut pastikan kesejahteraan ASN dan ingatkan produktivitas

Ternate (ANTARA) - Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda memastikan kesejahteraan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menyiapkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) guna menjaga etos kerja selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah.

"Memang, TPP Januari-Februari dijadwalkan cair pada minggu ini. Langkah ini diambil bersama Wagub, guna memastikan ASN memiliki kesiapan dana lebih awal untuk memenuhi kebutuhan Ramadhan dan Idul Fitri," kata Gubernur Malut, Sherly Tjoanda di Ternate, Selasa.

Gubernur juga mengingatkan pentingnya menjaga produktivitas dan etos kerja bagi ASN di bulan Ramadhan ini. Ia mengingatkan agar ibadah puasa tidak menjadi alasan menurunnya produktivitas terutama memasuki fase pertengahan Ramadhan

"Jangan banyak timbus (tidur sore menunggu buka). Produktivitas harus tetap terjaga," tegasnya.

Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan kesejahteraan, Pemprov Maluku Utara mengambil kebijakan percepatan pencairan hak ASN berupa Gaji Maret yang telah dicairkan pada minggu terakhir Februari lalu.

Selain itu, akan dilakukan pembagian perlengkapan sholat seperti mukena, baju koko dan sarung kepada beberapa orang pengurus Masjid, dan alat musik rebana untuk kelompok masyarakat.

Pemberian rebana ini juga merupakan stimulan menuju Festival Rebana tingkat provinsi yang direncanakan bakal digelar pada April atau Mei mendatang setalah Idul Fitri.

Sebelumnya, Gubernur Malu Sherly Tjoanda menegaskan akan menahan TPP ASN di lingkungan Pemprov Malut yang belum melunasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Kebijakan tegas ini diambil untuk memastikan kepatuhan pegawai terhadap kewajiban pajak sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor kendaraan bermotor.

"Pemprov sudah memberikan aturan. Bagi ASN yang tidak melampirkan bukti pelunasan PKB, TPP akan kita tahan. Harusnya sudah berjalan, nanti saya update lagi," ujar Sherly.

Selain itu, Ia juga mengungkapkan, tunggakan pajak kendaraan bermotor yang tercatat di SAMSAT tidak hanya berasal dari masyarakat, tetapi justru kendaraan dinas milik pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Maluku Utara akan memperkuat sinergi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait guna menelusuri serta menertibkan seluruh objek pajak yang masih menunggak.