Kemendukbangga perkuat penanganan Stunting di Malut

Ternate (ANTARA) - Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Maluku Utara memperkuat penanganan dan intervensi stunting, yang menjadi program prioritas kementerian.

"Saya mengingatkan bahwa kekuatan utama Kemendukbangga/BKKBN terletak pada kekayaan data, namun penggunaannya harus tepat dalam mendukung pengambilan kebijakan," kata Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Maluku Utara (Malut) Victor usai melantik pejabat fungsional di Sofifi, Rabu.

Menurutnya, pemilihan jenis data sangat krusial agar intervensi stunting yang dilakukan tidak bias secara implementasi.

Victor menjelaskan pemahaman terhadap perbedaan antara data survei dan data surveilans menjadi kunci dalam merumuskan strategi yang efektif dan tepat sasaran.

Ia juga meluruskan pemahaman masyarakat terkait definisi stunting. Sesuai standar World Health Organization (WHO) dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, kata dia, stunting kini mencakup batasan usia anak dari 2 tahun hingga 5 tahun.

Ia menegaskan stunting bukan semata-mata persoalan kekurangan makanan.

"Stunting adalah hasil dari penyebab multifaktoral yang dirangkum dalam tiga aspek utama yakni suboptimal nutrition, suboptimal health, dan suboptimal parenting," jelasnya.

Ia menambahkan aspek parenting (pola asuh) memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan stunting. Karena itu, edukasi dan advokasi berbasis data perlu diperkuat agar kebijakan yang diambil benar-benar berdampak.

Dalam pemaparannya, Victor juga mengungkapkan faktor spesifik, seperti gizi dan kesehatan, hanya berkontribusi sekitar 30 persen terhadap kasus stunting.

Sementara 70 persen sisanya berasal dari faktor sensitif yang berkaitan dengan lingkungan. Hal ini, menurutnya, sejalan dengan Gerakan Indonesia ASRi yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengapresiasi visi AstaCita Presiden Prabowo yang memberikan perhatian besar terhadap kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) melalui pemberian Program Makan Bergizi Gratis (MBG).Di Maluku Utara, Program MBG telah menjangkau 10 kabupaten/kota.

Victor menyarankan agar Data Pendataan Keluarga (PK) BKKBN dijadikan sebagai acuan tunggal dalam pelaksanaan intervensi MBG. Meski demikian ia menekankan pentingnya verifikasi ulang di lapangan agar program benar-benar tepat sasaran.

Kehadiran BKKBN di setiap provinsi, lanjutnya, berfungsi menyinergikan kebijakan pusat hingga ke tingkat daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), baik fisik maupun nonfisik.

Dengan koordinasi yang kuat, ia optimistis visi-misi Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menurunkan angka stunting dapat tercapai secara efektif dan efisien.

"Cepatlah mendengar, lambatlah berkata-kata, agar kita tidak salah menyimpulkan antara stunting dan gizi buruk, sehingga strategi yang dijalankan benar-benar berdampak," ujar Victor.