Ambon (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon fokus melakukan intervensi pencegahan stunting dimulai dari puskesmas dan posyandu sebagai ujung tombak pemerintah di bidang kesehatan.
"Hari ini saya kembali melakukan kunjungan ke empat puskesmas pada dua kecamatan yakni Nusaniwe Puskesmas Air Salobar dan Benteng, serta Kecamatan Sirimau yakni Puskesmas Waihaong, Urimesing," kata Penjabat Wali Kota Ambon, Dominggus N. Kaya, Kamis.
Ia mengatakan, kunjungan ke empat puskesmas, untuk melihat keterlibatan mereka dalam bulan intervensi serentak stunting, dan untuk memantau persoalan apa saja yang sering terjadi dan perlu diatasi melalui kebijakan.
Persoalan yang kerap terjadi dan yang menjadi kendala adalah bayi yang tidak memiliki NIK, anak yang lahir di luar pernikahan, dan belum memiliki Kartu Keluarga (KK).
Hal tersebut tentu berdampak besar pada akses instalasi dan bantuan-bantuan kesehatan yang bisa diberikan.
"Anak-anak yang tidak memiliki administrasi kependudukan ada dalam kondisi terisolir karena tidak mendapatkan dukungan-dukungan baik itu BPJS atau bantuan-bantuan lain dari pemerintah melalui puskesmas dan posyandu," katanya.
Kunjungan ke puskesmas tersebut Pemkot Ambon bersama dengan lurah, RT/RW menggalang kerja sama lintas sektor dengan dukungan semua perangkat, sehingga puskesmas dan posyandu menjadi alternatif yang sangat solutif untuk mereka mendapatkan pelayanan kesehatan.
"Kunjungan yang dilakukan tersebut melibatkan beberapa pihak yang tentunya sangat berkaitan langsung dengan sistem kerja dari puskesmas itu sendiri, sehingga dapat ditindaklanjuti setelah proses kunjungan ini berakhir," katanya.
Ia berharap melalui kunjungan ini pihaknya mendapatkan sejumlah masalah dan harus melihat ke depan untuk ditindaklanjuti.
"Kita akan melibatkan beberapa pihak lintas sektor seperti Dinas Pencatatan Sipil, PDAM, Perhubungan agar dapat melihat sejauh mana masalah yang dijumpai selanjutnya ditindaklanjuti," ujarnya.
Sejumlah aspek menjadi penilaian sesuai standar atau tidak, baik fasilitas puskesmas serta SDM apakah dilayani dokter umum, gigi, tenaga analis, apoteker semua dinilai melakukan fungsi sesuai standar atau tidak.
