Saumlaki (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembisemenetapkan lima sekolah satu Puskesmas ramah anak di Saumlaki, Provinsi Maluku.
Pencanangan sekolah dan Puskesmas ramah anak itu ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Menteri dan disaksikan oleh Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon, Ketua Tim Penggerak PKK Maluku, Widya Pratiwi Murad Ismail, Wakil Ketua Tim PKK Provinsi Maluku, Beatriks Orno serta Ketua Tim Penggerak PKK kabupaten Kepulauan Tanimbar, Jois Penturi Fatlolon di pelataran SMP Negeri 1 Tanimbar Selatan, Rabu.
Lima sekolah yang dicanangkan masing-masing TK Anggrek Saumlaki, SD Inpres Sifnana, SD Naskat Don Bosco II dan SD NaskatI Don Bosco III Saumlaki dan SMP Negeri 1 Tanimbar Selatan. Sementara Puskesmas Saumlaki ditetapkan sebagai Puskesmas ramah anak.
"Sekolah ini belum dikatakan ramah anak karena ada 24 indikator yang harus dilaksanakan oleh semua pihak untuk mendukung Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai kabupaten layak anak. Salah satu indikatornya adalah sekolah ramah anak dan Puskesmas layak anak," kata Yohana Yembise
Lima sekolah dan satu Puskesmas itu, menurut Menteri, akan menjadi model untuk sekolah dan Puskesmas lain di Kepulauan Tanimbar.
"Kami kementerian mendukung semua tempat-tempat publik ramah anak. Ini tugas cukup berat yang harus dilakukan oleh pemerintah," katanya.
Menteri juga mengimbau Gubernur Maluku dan Bupati Kepulauan Tanimbar untuk kerja keras dengan mengoptimalkan semua perangkat daerah.
Kerja keras yang dilakukan akan disertai dengan evaluasi setiap tahun berjalan sehingga pihaknya bisa memberikan penghargaan kepada kepala daerah, yakni mulai dari penghargaan setingkat Pratama hingga Utama.
"Kalau kabupaten belum layak anak maka provinsi itu belum bisa disebutkan sebagai provinsi layak anak," katanya mengingatkan.
Yohana Yembise merincikan tiga Kota di Indonesia yang sudah mendekati status layak anak yakni Kota Surabaya, Kota Surakarta dan Kota Denpasar. Tiga kota ini telah ditetapkan statusnya menjadi utama.
Di Provinsi Maluku, baru dicanangkan di Kabupaten Buru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kota Madya Ambon.
"Saya berharap, Kabupaten Kepulauan Tanimbar di tahun depan sudah meraih status layak anak," katanya.
Menteri juga meminta Bupati Petrus Fatlolon menggerakkan semua organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memaksimalkan program kerja guna mempercepat penetapan status kabupaten layak anak.
"Jangan hanya membiarkan dinas pemberdayaan perempuan saja yang kerja tetapi semua OPD harus kerja," tandasnya.
Bupati Petrus Fatlolon menyatakan konsekuensi dari pencanangan sekolah ramah anak ini maka pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah mengalokasikan 20 persen dana pendidikan di tahun anggaran 2019.
"Oleh karena itu, ke depan kami akan lakukan afirmasi khusus untuk mempercepat proses ini. Sejumlah fasilitas akan dipersiapkan seperti perpustakaan yang memadai, kantin yang layak bagi anak-anak, serta sekolah dan lingkungannya harus dijadikan sebagai istana bagi anak-anak," katanya.
Bupati pun berharap Menteri Yohana Yembise agar senantiasa mencurahkan perhatian bagi Kepulauan Tanimbar dalam setiap program kerja.
