Pemerintah Dukung Perbaikan Iklim Investasi Industri Hulu Migas

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah komitmen mendukung perbaikan iklim investasi sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) Indonesia, di tengah menurunnya produksi migas nasional dan lesunya gerak industri strategis ini akibat pandemi Covid-19.

Komitmen pemerintah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menjadi pembicara utama pada pembukaan 2020 International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas, yang diselenggarakan oleh SKK MIGAS secara virtual, Rabu, 2 Desember 2020.
 
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi regulasi untuk memperbaiki iklim investasi di tengah ketidakpastian global akibat pandemi Covid-19. Usaha-usaha yang dilakukan antara lain melalui Undang-undang Cipta Kerja, pemerintah telah menyederhanakan dan mensinkronkan 8.451 regulasi di tingkat nasional dan 15.955 regulasi di daerah yang selama ini membebani dunia usaha baik skala kecil, menengah, maupun besar.

Pemerintah juga melakukan moderninasi atas regulasi yang sudah tidak sesuai lagi dengan kompetisi global.

"Regulasi ini adalah sebuah terobosan yang sangat historis dan signifikan dalam menjadikan Indonesia tujuan investasi yang menarik," ujar Luhut.
 
Menko Marinves juga menambahkan bahwa dengan penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah, pemerintah optimis pada tahun depan ekonomi Indonesia akan bertumbuh positif. "Saya mengundang peserta konvensi untuk mempertimbangkan Indonesia sebagai tujuan investasi. Konvensi ini memberikan kesempatan kepada kita untuk terus melakukan investasi dan kesepakatan bisnis," ujarnya.
 
Menko Marinves menyadari bahwa industri hulu migas saat ini menghadapi beberapa tantangan, antara lain pandemi Covid-19 yang menurunkan permintaan migas, proporsi migas yang menurun dalam struktur energi global karena peran energi terbarukan, dan juga harga minyak yang menurun serta perkembangan teknologi yang memungkinkan shale oil mulai diproduksikan.

"Industri hulu migas harus bisa berevolusi untuk menghadapi tantangan ini. Kompleks kilang dan petrokimia yang terintegrasi dapat menjadi salah satu solusi," ujarnya.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan industri hulu migas menghadapi tantangan berupa ketidakpastian baik dari faktor eksternal maupun internal. Fluktuasi harga minyak dunia merupakan salah satu ketidakpastian dari sisi eksternal. Sedangkan ketidakpastian dari internal dapat berupa regulasi atau perizinan yang terlalu kompleks serta kebutuhan insentif untuk mendukung keekenomian lapangan migas.

"Industri hulu migas merupakan industri yang memiliki aspek ketidakpastian tinggi. Untuk menarik investasi demi mendukung peningkatan produksi, masalah ketidakpastian harus dikurangi," ujar Menteri ESDM.

Dikatakannya, Kementerian ESDM telah melakukan beberapa langkah untuk mengurangi ketidakpastian tersebut, antara lain penyederhanaan perizinan dan keterbukaan akses data migas untuk para investor. Selain itu, pemerintah juga menawarkan sistem sistem fiskal yang lebih fleksibel dengan memungkinkan kontraktor hulu migas untuk menentukan pilihan jenis kontrak kerja sama yang akan digunakan, yaitu Gross Split atau Production Sharing Contract.

Menteri ESDM menambahkan pemerintah juga akan memberikan stimulus fiskal untuk mendorong pengembangan lapangan migas.

"Pemerintah tidak lagi mengedepankan besarnya bagi hasil untuk negara, tetapi lebih diarahkan mendorong agar proyek migas dapat berjalan melalui pemberian insentif bagi beberapa Plan of Development (POD) yang selama ini dinilai tidak ekonomis oleh kontraktor," ujarnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sektor hulu migas termasuk sektor yang terpukul dengan adanya pandemi Covid-19.

Permintaan migas global menurun secara signifikan, sementara sisi suplai juga mengalami tekanan akibat beberapa faktor. Selama pandemi harga minyak berfluktuasi secara dramatis bahkan sempat menyentuh titik negatif meski hanya untuk dua hari.

"Hal ini menunjukkan betapa menantang dan luar biasanya situasi yang sedang kita hadapi saat ini, termasuk dalam industri migas," ujar Menkeu.

Menkeu menegaskan bahwa, terlepas dari tantangan yang dihadapi saat ini, sektor hulu migas Indonesia sebenarnya sudah berjuang cukup lama untuk menahan laju penurunan produksi. Terkait dengan hal ini, menurut Menkeu, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan baik untuk menggairahkan eksplorasi baru maupun untuk optimalisasi cadangan yang sudah ditemukan.

"Perlu adanya kebijakan yang tepat untuk kita mendorong eksplorasi, karena kita sudah tidak bisa mengandalkan produksi yang ada saat ini. Kita perlu menyiapkan strategi baru," ujar Menkeu.

Ditambahkannya, SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) didorong untuk terus melanjutkan eksplorasi meskipun kondisi saat ini tidak mudah mengingat harga minyak dunia belum pulih dengan cepat.

"Ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan dukungan dari pemerintah," ujarnya.

Terkait dengan produksi saat ini, Menkeu mengingatkan industri hulu migas untuk menjaga efisiensi. Kebutuhan akan efisiensi ini semakin meningkat karena ke depan energi migas akan berkompetisi dengan energi terbarukan.

"Supaya tetap relevan, industri hulu migas harus bisa efisien," ujarnya.

Menkeu mengatakan dari sisi kebijakan pemerintah sudah melakukan sejumlah langkah untuk mendukung industri hulu migas. Melalui Undang-undang Cipta Kerja, pemerintah mengupayakan penyederhanaan dan efisiensi birokrasi untuk mendukung semua industri di Indonesia. Melalui regulasi ini juga, pemerintah menurunkan pajak penghasilan dari 25 persen  menjadi 22 persen atau 20 persen dalam dua tahun ke depan.

Menkeu menambahkan bahwa pemerintah juga menyediakan pembebasan Ppn dan bea masuk serta berbagai fasilitas lainnya untuk zona ekonomi khusus.

"Kami menggunakan berbagai instrumen fiskal untuk mendukung seluruh siklus bisnis industri hulu migas, mulai dari eksplorasi sampai produksi," ujar Menkeu.

Baik Menteri ESDM maupun Menkeu mengatakan industri hulu migas ke depan akan tetap memainkan peran strategis meskipun pemerintah juga giat mengembangkan energi terbarukan.

Menurut Menteri ESDM, meskipun secara persentase bauran energi migas di masa depan diperkirakan akan menurun, namun secara nominal justru akan meningkat. Sedangkan Menteri Keuangan mengatakan kontribusi energi dari hulu migas sangat dibutuhkan untuk mendukung cita-cita Indonesia mencapai ekonomi negara berpenghasilan tinggi.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan industri hulu migas telah mencanangkan visi bersama untuk mewujudkan target pencapaian produksi 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubih gas per hari di tahun 2030. Jumlah ini secara total mencapai 3,2 juta barel setara minyak per hari.

"Jika target ini tercapai, maka sektor hulu migas akan mencapat produksi migas tertinggi sepanjang sejarah Indonesia," ujar Kepala SKK Migas.

Ditambahkannya, untuk mencapai Visi tersebut, diperlukan perubahan mindset dan kemauan untuk keluar dari zona nyaman, dengan melakukan upaya-upaya “NOT Business As Usual”.

SKK Migas sudah merumuskan Rencana Strategis Indonesian Oil and Gas 4.0 (Renstra IOG 4.0) dalam rangka mencapai target tahun 2030 tersebut. Konvensi 2020 International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas dimaksudkan untuk mendiskusikan kebutuhan semua pemangku kepentingan dalam rangka mendungkung pencapaian Renstra IOG 4.0 tersebut.
 
2020 INTERNATIONAL CONVENTION ON INDONESIAN UPSTREAM OIL AND GAS
 
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan bahwa 2020 International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas, yang berlangsung dari 2 sampai 4 Desember 2020, adalah sebuah konvensi internasional yang diselenggarakan oleh industri hulu migas Indonesia untuk mendukung pencapaian Rencana Strategis Indonesian Oil and Gas 4.0 (Renstra IOG 4.0).
 
"Peserta konvensi mencapai sekitar 10.185 orang dari 57 negara. Jumlah ini melampaui ekspektasi kami yang sebesar 5.000 peserta," ujar Kepala SKK Migas.
 
Konvensi ini diharapkan dapat mendukung Renstra IOG 4.0 melalui beberapa hal sebagai berikut:
 
•    Pertama, melakukan identifikasi kebijakan dan strategi untuk dapat meningkatkan investasi di hulu migas Indonesia dari kondisi dunia yang semakin kompetitif
•    Kedua, meningkatkan kolaborasi antar para investor dan pemangku kepentingan sehingga dapat diperolehnya kesepakatan Program Kerja bersama
•    Ketiga, masukan dari para pemangku kepentingan terhadap Rencana Strategis IOG 4.0 sehingga dapat mempercepat Implementasinya.
•    Dan terakhir, pemberian penghargaan atas pencapaian Kinerja KKKS di dalam Industri Hulu Migas.
 
TENTANG SKK MIGAS
 
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) adalah institusi yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.