Pemerintah Provinsi Maluku menetapkan status darurat bencana alam di empat dari 11 kabupaten/kota di wilayah tersebut, terutama banjir dan longsor sehubungan cuaca ekstrem yang masih terus terjadi.
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Maluku, Hendri Far-Far, di Ambon, Kamis membenarkan empat daerah yang ditetapkan darurat bencana yakni Kota Ambon, Maluku Tengah, Pulau Buru dan Seram Bagian Timur (SBT).
"Penetapan status darurat bencana di empat kabupaten/kota berdasarkan SK Gubernur Maluku Murad Ismail dan mulai berlaku sejak 13 Juli 2021," katanya.
Baca juga: Arus lalu lintas dialihkah via Lantamal IX Ambon akibat longsor di Desa Halong, begini penjelasannya
Penetapan tersebut menindaklanjuti laporan BPBD masing-masing serta keputusan darurat bencana yang dikeluarkan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, Bupati Maluku Tengah Abua Tuasikal, Bupati Buru Ramli Umasugi dan Bupati SBT Mukti keliobas.
Penetapan status darurat bencana di empat daerah itu juga ditindaklanjuti Gubernur dengan membentuk pos komando yang berpusat di lantai 6 kantor Gubernur Maluku, melibatkan instansi teknis terkait termasuk pimpinan TNI dan Polri.
Posko ini akan bertugas selama 14 hari penuh untuk mengoordinasikan seluruh langkah dan upaya penanggulangan bencana di empat daerah tersebut.
"Tugas posko utama untuk mengoordinasikan dan mengerahkan semua sumber daya, baik personel, peralatan yang dimiliki serta anggaran untuk menanggulangi bencana yang terjadi," katanya.
Baca juga: Waduh, Hujan lebat longsorkan talud penahan jembatan Air Besar di Halong
Gubernur Maluku sebagai penanggung jawab posko juga akan melaporkan berbagai kerusakan yang terjadi akibat bencana longsor dan banjir yang terjadi di tiga kabupaten dan Kota Ambon kepada BNPB, Mendagri, Menkeu dan Menteri PPN/Kepala Bapennas.
"Setelah semua kerusakan akibat bencana banjir dan longsor di empat daerah terdata lengkap, maka Gubernur akan mengajukan permohonan penanganan kerusakan akibat bencana untuk disetujui Pemerintah Pusat," katanya.
Sejauh ini, katanya kerusakan akibat bencana banjir dan longsor baru terdata dari Kota Ambon serta kecamatan Leihitu dan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sedangkan daerah lain sementara didata BPBD setempat.
"Kami mengimbau masyarakat terutama yang tinggal di bantaran sungai dan pinggiran tebing untuk mewaspadai potensi longsor dan banjir yang berpotensi terjadi setiap saat, karena berdasarkan laporan BMKG cuaca ekstrem di Maluku diperkirakan berlangsung hingga Agustus 2021," tandasnya.
Baca juga: PLN siaga bencana banjir dan longsor di Ambon, begini penjelasannya
Baca juga: Warga Desa Batu Merah minta pemda perbaiki talud yang rusak, waspadai bencana
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Maluku, Hendri Far-Far, di Ambon, Kamis membenarkan empat daerah yang ditetapkan darurat bencana yakni Kota Ambon, Maluku Tengah, Pulau Buru dan Seram Bagian Timur (SBT).
"Penetapan status darurat bencana di empat kabupaten/kota berdasarkan SK Gubernur Maluku Murad Ismail dan mulai berlaku sejak 13 Juli 2021," katanya.
Baca juga: Arus lalu lintas dialihkah via Lantamal IX Ambon akibat longsor di Desa Halong, begini penjelasannya
Penetapan tersebut menindaklanjuti laporan BPBD masing-masing serta keputusan darurat bencana yang dikeluarkan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, Bupati Maluku Tengah Abua Tuasikal, Bupati Buru Ramli Umasugi dan Bupati SBT Mukti keliobas.
Penetapan status darurat bencana di empat daerah itu juga ditindaklanjuti Gubernur dengan membentuk pos komando yang berpusat di lantai 6 kantor Gubernur Maluku, melibatkan instansi teknis terkait termasuk pimpinan TNI dan Polri.
Posko ini akan bertugas selama 14 hari penuh untuk mengoordinasikan seluruh langkah dan upaya penanggulangan bencana di empat daerah tersebut.
"Tugas posko utama untuk mengoordinasikan dan mengerahkan semua sumber daya, baik personel, peralatan yang dimiliki serta anggaran untuk menanggulangi bencana yang terjadi," katanya.
Baca juga: Waduh, Hujan lebat longsorkan talud penahan jembatan Air Besar di Halong
Gubernur Maluku sebagai penanggung jawab posko juga akan melaporkan berbagai kerusakan yang terjadi akibat bencana longsor dan banjir yang terjadi di tiga kabupaten dan Kota Ambon kepada BNPB, Mendagri, Menkeu dan Menteri PPN/Kepala Bapennas.
"Setelah semua kerusakan akibat bencana banjir dan longsor di empat daerah terdata lengkap, maka Gubernur akan mengajukan permohonan penanganan kerusakan akibat bencana untuk disetujui Pemerintah Pusat," katanya.
Sejauh ini, katanya kerusakan akibat bencana banjir dan longsor baru terdata dari Kota Ambon serta kecamatan Leihitu dan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sedangkan daerah lain sementara didata BPBD setempat.
"Kami mengimbau masyarakat terutama yang tinggal di bantaran sungai dan pinggiran tebing untuk mewaspadai potensi longsor dan banjir yang berpotensi terjadi setiap saat, karena berdasarkan laporan BMKG cuaca ekstrem di Maluku diperkirakan berlangsung hingga Agustus 2021," tandasnya.
Baca juga: PLN siaga bencana banjir dan longsor di Ambon, begini penjelasannya
Baca juga: Warga Desa Batu Merah minta pemda perbaiki talud yang rusak, waspadai bencana
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021