DPRD Maluku mendesak Dinas Kesehatan setempat dan manajemen RSUD dr. M. Haulussy Ambon serta RSU dr. Ishak Umarella Tulehu bisa melunasi insentif para tenaga medis pada 17 Agustus 2021.
"DPRD secara kelembagaan memutuskan pada 17 Agustus 2021 dilakukan pembayaran seluruh hak-hak para tenaga medis berupa intensif dari Januari hingga Juni 2021 sebagai momentum kemerdekaan RI," kata Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut di Ambon, Rabu.
Sairdekut selaku ketua tim I bidang kesehatan COVID-19 DPRD Maluku menyampaikan keputusan tersebut saat melakukan rapat koordinasi dengan pihak Dinkes Provinsi Maluku , manajemen RSUD Haulussy serta RSU dr. Ishak Umarella.
Rapat kordinasi ini dilakukan terkait belum dibayarkannya insentif tenaga medis sejak Januari hingga Juni 2021 sehingga mendapat sorotan Menteri Dalam Negeri.
Namun pihak manajemen RSU dr. Ishak Umarella mengakui telah melakukan pembayaran insentif sejak Januari hingga April 2021, sedangkan RSUD Haulussy belum dilakukan sama sekali karena alasan klasik, yakni persoalan aplikasi.
"Harus dilakukan realisasi pembayaran insentif pada 17 Agustus 2021 sebagai hadiah bagi tenaga medis di momentum kemerdekaan RI," tandasnya.
Kalau dihitung secara detail untuk RSUD Ishak Umarella Tulehu hanya tersisa Mei hingga Juni 2021 saja, sementara di RSUD Haulussy justru belum terealiasi pembayaran insentifnya sejak Januari hingga sekarang.
"Untuk tahun anggaran 2020 memang sudah terbayarkan seluruh insentif mereka," katanya.
Nantinya bila insentif enam bulan pada 2021 terbayarkan seluruhnya baru dibicarakan lagi soal jasa COVID-19 yang diverifikasi oleh BPJS Kesehatan maupun di Kementerian Kesehatan RI.
Karena itu kita akan menguraikannya satu per satu dan DPRD menugaskan Sekretaris Dinkes provinsi, dr. Mega untuk membantu Direktur RSUD Haulussy Ambon sama-sama menyiapkan data dan perangkat untuk pembayaran hak-hak tenaga kesehatan.
"Secara politik, kami tidak ingin lagi mendengarkan alasan klasik yang selalu disampaikan pihak manajemen RSUD Haulussy yakni masalah aplikasi," tegasnya.
Soal sistem, tenaga, dan aplikasi itu merupakan cerita berulang alias klise sehingga dibutuhkan tindakan politik, makanya diharapkan kepada Pemprov Maluku untuk mencurahkan perhatian yang sama terhadap para tenaga medis.
"Seluruh data seluruh nama dan alamat ada pada Dinkes, tetapi DPRD hanya memberikan dukungan politik, sehingga Dinkes Maluku meminta datanya dari RSUD Haulussy maupun RSUD dr. Ishak Umarella harus rampung pada 5 Agustus 2021," kata Sairdekut.
Sekretaris Dinkes Maluku, dr. Mega mengatakan sampai hari ini belum dilakukan input data karena pihak RSUD belum menyampaikannya ke dinas.
"Makanya belum diketahui pasti berapa total anggaran yang harus diusulkan untuk pembayaran insentif para tenaga medis,"ujarnya.
Karena itu dari Dinkes Provinsi Maluku akan membantu orang yang bertugas mengumpulkan data sebab untuk pembayaran insentif dibutuhkan lumayan banyak data.
"kita tidak bisa menginput datanya di aplikasi kalau datanya sendiri justru belum lengkap," tandas dr. Mega.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021