Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury mengatakan, daerah ini masih tergolong provinsi keempat termiskin di Indonesia meski pun sudah memasuki usia ke-76 yang bersamaan dengan HUT Proklamasi RI.
"Bung Karno mengatakan Indonesia tanpa Maluku bukanlah Indonesia. Filosofi dibalik pernyataan Bung Karno ini menunjukan adanya penghargaan yang besar terhadap Maluku sebagai pendiri Republik Indonesia, namun pertanyaannya mengapa kita orang Maluku diberlakukan tidak adil sehingga menjadi provinsi termiskin nomor empat di Indonesia," kata Lucky, di Ambon, Kamis.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Maluku terkait peringatan HUT Provinsi Maluku ke - 76 pada 19 Agustus 2021 yang dihadiri Gubernur Murad Ismail dan Wagub Barnabas Orno.
"Mengapa kita rakyat Maluku dibuat tidak adil sehingga pendidikan begitu terpuruk jauh di bawah daerah lain, kemudian pelayanan publik dan pelayanan dasar tidak berkembang sehingga kalah bersaing dengan daerah-daerah lain," ujarnya.
Kemudian angka pengangguran pun begitu besar, dan mengapa pemerintah daerah diberlakukan tidak adil, di mana banyak kekayaan alam yang diambil tetapi tidak merubah kesejahteraan rakyat Maluku.
"Tetapi Tuhan juga punya cara untuk mengangkat Maluku lewat kekayaan alam melimpah yang belum terkelola secara baik. Kita juga sementara giat membangun pada semua sektor untuk mengangkat derajat masyarakat Maluku menjadi manusia yang manusiawi," kata Lucky.
Menurut dia, ada beberapa catatan kritis untuk menjadi perenungan bersama yakni terkait perjuangan mendapatkan hak PI 10 persen dari pengelolaan Blok Masela, dan prinsipnya DPRD mendukung langkah Gubernur Murad untuk menyelesaikan 10 tahapan yang menjadi syarat mendapatkan PI.
"Cukup lama kita berjuang, di mana tenaga, pikiran, dan uang juga sudah banyak dikeluarkan. Syukurlah melalui kerja keras Gubernur Murad serta doa seluruh masyarakat maka pemerintah telah mempercayakan Maluku untuk mengelola PI 10 persen Blok Masela," tandas Lucky.
Kemudian pengelolaan Blok Bula dan non Bula di Pulau Seram, bila mengacu pada laporan Dirut PT. Maluku Energi Abadi, maka pada 2022 tercatat dua blok ini sudah beroperasi dan sangat bermanfaat bagi masyarakat Maluku.
Karena itu, DPRD Maluku mendukung semua kebijakan pemda untuk mempercepat prosesnya, termasuk mempersiapkan tenaga kerja di daerah ini.
Untuk program Ambon New Port dan Fish Market senilai Rp6,4 triliun ini adalah program strategis nasional dan merupakan implementasi dari pengakuan pemerintah pusat kepada Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional.
DPRD juga memberi apresiasi kepada Gubernur Murad sehingga mimpi tentang LIN dapat terwujud melalui pembangunan Ambon New Port dan Fish Market terbesar di kawasan Timur Indonesia sehingga masyarakat harus dipersiapkan menyambut dua program dimaksud.
Paripurna DPRD Maluku tentang HUT Provinsi Maluku ke - 76 ini juga diwarnai aksi demonstrasi puluhan mahasiswa dari berbagai elemen seperti HMI, GMNI, IMM, dan PMKRI yang tergabung dalam kelompok Cipayung.
Dalam orasi mereka secara bergantian di depan pintu gerbang Kantor DPRD Maluku. Demonstran mempertanyakan utang Pemprov Maluku yakni Rp700 miliar dari PT. SMI hingga peningkatan nilai APBD di atas Rp2 triliun namun belum membawa manfaat bagi kesejahteraan rakyat dan termasuk daerah termiskin nomor empat di Indonesia.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021