Komisi III DPRD Maluku mengaku kecewa dengan kebijakan Kementerian Keuangan RI yang hanya memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp15 miliar karena dinilai tidak memadai untuk membiayai program pembangunan dalam mengatasi masalah kemiskinan ekstrem di daerah ini.
"Kami melakukan kegiatan penyampaian aspirasi dengan Kemenkeu RI pada beberapa waktu lalu. Hanya, mendapatkan hasil yang mengecewakan terkait penyampaian aspirasi dimaksud," kata anggota Komisi III DPRD Maluku, Ikram Umasugy di Ambon, Selasa.
Apalagi pendapatan provinsi Maluku dalam APBD 2022 mengalami penurunan secara keseluruhan termasuk dalam kaitannya dengan DAK dari pemerintah pusat.
Menurut dia, anggaran infrastruktur yang diberikan pemerintah hanya Rp15 miliar dan pihak Kemenkeu mengatakan dana tersebut juga dikumpulkan dengan susah payah sehingga Komisi III DPRD Maluku menjadi kecewa.
"Dalam agenda penyampaian aspirasi DPRD Provinsi Maluku dengan Kemenkeu RI hanya dilakukan rapat secara virtual dan tidak diberikan kesempatan untuk bertemu secara fisik, di mana sempat terjadi kegaduan karena kecilnya DAK maka pertemuan itu langsung ditutup," ujar Ikram.
Padahal harapan Komisi III DPRD Maluku agar DAK pada 2022 lebih dari nilai tersebut, karena kalau hanya dialokasikan Rp15 miliar tentunya tidak mencukup pembiayaan program pembangunan infrastruktur dasar di daerah ini yang masih banyak memerlukan dukungan anggaran pemerintah pusat.
Faktanya masih banyak pogram yang perlu dikerjakan seperti membuka akses jalan dan memiliki potensi terkait pembangunan sentra-sentra ekonomi baru itu yang diprioritaskan.
"Kalau ceritera Rp15 miliar ini apa saja yang nantinya bisa dibangun. Padahal kemiskinan ekstre di Maluku tersebar pada sembilan Kabupaten dan dua Kota," tandas Ikram.
Dia mengemukakan, ada lima kabupaten di Maluku yang saat ini dijadikan sebagai percontohan penanggulangan kemiskinan ekstrem, tetapi fakta di lapangan justeru kemiskinan ekstrim ada di semua wilayah.
"Dengan modal Rp15 miliar, bagaimana Pemprov Maluku mau menjawab persoalan kemiskinan ekstrem ini, maka tentunya akan sulit untuk keluar dari kondisi seperti itu," tegas Ikram.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
"Kami melakukan kegiatan penyampaian aspirasi dengan Kemenkeu RI pada beberapa waktu lalu. Hanya, mendapatkan hasil yang mengecewakan terkait penyampaian aspirasi dimaksud," kata anggota Komisi III DPRD Maluku, Ikram Umasugy di Ambon, Selasa.
Apalagi pendapatan provinsi Maluku dalam APBD 2022 mengalami penurunan secara keseluruhan termasuk dalam kaitannya dengan DAK dari pemerintah pusat.
Menurut dia, anggaran infrastruktur yang diberikan pemerintah hanya Rp15 miliar dan pihak Kemenkeu mengatakan dana tersebut juga dikumpulkan dengan susah payah sehingga Komisi III DPRD Maluku menjadi kecewa.
"Dalam agenda penyampaian aspirasi DPRD Provinsi Maluku dengan Kemenkeu RI hanya dilakukan rapat secara virtual dan tidak diberikan kesempatan untuk bertemu secara fisik, di mana sempat terjadi kegaduan karena kecilnya DAK maka pertemuan itu langsung ditutup," ujar Ikram.
Padahal harapan Komisi III DPRD Maluku agar DAK pada 2022 lebih dari nilai tersebut, karena kalau hanya dialokasikan Rp15 miliar tentunya tidak mencukup pembiayaan program pembangunan infrastruktur dasar di daerah ini yang masih banyak memerlukan dukungan anggaran pemerintah pusat.
Faktanya masih banyak pogram yang perlu dikerjakan seperti membuka akses jalan dan memiliki potensi terkait pembangunan sentra-sentra ekonomi baru itu yang diprioritaskan.
"Kalau ceritera Rp15 miliar ini apa saja yang nantinya bisa dibangun. Padahal kemiskinan ekstre di Maluku tersebar pada sembilan Kabupaten dan dua Kota," tandas Ikram.
Dia mengemukakan, ada lima kabupaten di Maluku yang saat ini dijadikan sebagai percontohan penanggulangan kemiskinan ekstrem, tetapi fakta di lapangan justeru kemiskinan ekstrim ada di semua wilayah.
"Dengan modal Rp15 miliar, bagaimana Pemprov Maluku mau menjawab persoalan kemiskinan ekstrem ini, maka tentunya akan sulit untuk keluar dari kondisi seperti itu," tegas Ikram.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022