Perencanaan pembangunan di seluruh kabupaten dan kota di Maluku belum mengarah pada upaya pencegahan bencana alam, khususnya di kawasan pesisir pantai dengan mempedomani peta rawan bencana di setiap Kalak Penanggulangan Bencana.
"Bencana yang paling sering terjadi adalah saat musim hujan, dan kita di seluruh kabupaten/kota itu sudah ada peta rawan bencana, namun belum ada sinkronisasi antara pemda dan seluruh stakeholder dengan BPBD," kata Kepala BPBD Maluku, Henry Far Far di Ambon, Jumat.
Menurut dia, garis pantai Maluku yang begitu panjang dan hunian masyarakat berada pada 1.340 pulau, sementara lebih dari 300 pulau yang belum dihuni.
"Ketika terjadi cuaca ekstrem pada musim hujan, maka jadi problem adalah banjir rob dan banjir bandang atau pun bisa terjadi air laut masuk ke daratan," ujarnya.
Makanya dibutuhkan koneksitas perencanaan pembangunan di wilayah kabupaten/kota masing-masing dengan mendasari peta potensi rawan bencana yang sudah ada di daerah.
Sehingga seluruh aktivitas pembangunan itu diarahkan kepada tindakan penyelamatan terhadap masyarakat yang berada di wilayah pesisir.
Jadi untuk mencegah atau minimal mengurangi potensi ancaman bencana yang ada maka perencanaan pembangunan harus didasarkan atas peta rawan bencana di BPBD maupun Kalak PB setiap kabupaten dan kota.
"Kami sementara membuat kajian untuk dilaporkan ke pemda dan ketika ancaman potensi ada berarti perencanaan pembangunan untuk penyelamatan masyarakat itu sudah harus diarahkan ke sana," kata Henry.
Seluruh kabupaten/kota juga sudah memiliki peta jalur evakuasi di setiap daerah sehingga tinggal melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
Agar setiap saat mereka bisa tahu ketika terjadi ancaman bencana maka harus dapat menyelamatkan diri lewat peta jalur evakuasi yang sudah ada.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
"Bencana yang paling sering terjadi adalah saat musim hujan, dan kita di seluruh kabupaten/kota itu sudah ada peta rawan bencana, namun belum ada sinkronisasi antara pemda dan seluruh stakeholder dengan BPBD," kata Kepala BPBD Maluku, Henry Far Far di Ambon, Jumat.
Menurut dia, garis pantai Maluku yang begitu panjang dan hunian masyarakat berada pada 1.340 pulau, sementara lebih dari 300 pulau yang belum dihuni.
"Ketika terjadi cuaca ekstrem pada musim hujan, maka jadi problem adalah banjir rob dan banjir bandang atau pun bisa terjadi air laut masuk ke daratan," ujarnya.
Makanya dibutuhkan koneksitas perencanaan pembangunan di wilayah kabupaten/kota masing-masing dengan mendasari peta potensi rawan bencana yang sudah ada di daerah.
Sehingga seluruh aktivitas pembangunan itu diarahkan kepada tindakan penyelamatan terhadap masyarakat yang berada di wilayah pesisir.
Jadi untuk mencegah atau minimal mengurangi potensi ancaman bencana yang ada maka perencanaan pembangunan harus didasarkan atas peta rawan bencana di BPBD maupun Kalak PB setiap kabupaten dan kota.
"Kami sementara membuat kajian untuk dilaporkan ke pemda dan ketika ancaman potensi ada berarti perencanaan pembangunan untuk penyelamatan masyarakat itu sudah harus diarahkan ke sana," kata Henry.
Seluruh kabupaten/kota juga sudah memiliki peta jalur evakuasi di setiap daerah sehingga tinggal melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
Agar setiap saat mereka bisa tahu ketika terjadi ancaman bencana maka harus dapat menyelamatkan diri lewat peta jalur evakuasi yang sudah ada.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022