Anggota DPR meminta pemerintah aktif menyusun strategi yang tepat untuk mencegah kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (Peti) dan tidak melulu mengandalkan kekuatan aparat keamanan.
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto mengungkapkan Peti ini meluas dari sisi titik penambangan dan juga aktornya. Peti Muncul karena kebutuhan hidup-pekerjaan rakyat kecil di wilayah pertambangan.
"Mereka ingin terlibat bukan sekadar menjadi penonton di daerahnya sendiri yang berlimpah hasil tambang. Ada juga aktif PETI yang bersifat korporasi," kata Mulyanto di Jakarta, Selasa.
Menurut Mulyanto, pekerja di lokasi Peti tidak terdidik dan terlatih dengan alat dan modal terbatas sehingga muncul masalah keselamatan kerja dan lingkungan.
"Kegiatan mereka juga tidak berizin sehingga tidak memberikan pemasukan pada kas negara," ungkap Mulyanto.
Dia menegaskan harus ada pendekatan berbeda antara Peti perorangan dan korporasi.
"Peti korporasi ditindak tegas secara hukum, agar ada efek jera," ungkap Mulyanto.
Sementara solusi Peti perorangan ini perlu pendekatan sosial, budaya, dan pembinaan teknis. Pendekatannya lebih edukatif-kultural, ketimbang pendekatan legal.
Mulyanto menjelaskan kemudahan perizinan dan regulasi, pembinaan, edukasi, bimbingan teknis dan lainnya yang bersifat pengayoman menjadi penting, agar kita dapat memuliakan Peti menjadi kekuatan ekonomi rakyat.
"Ketimbang memenjarakan aktor Peti, lebih bermartabat kalau kita mengentaskan mereka menjadi penambang terlatih. Kelembagaan seperti kelompok tambang, koperasi, dan lain-lain. Malah mungkin dibutuhkan dalam rangka pembinaan Peti ini," jelas dia.
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM sebelumnya, menyatakan hingga kuartal III 2021 PETI mencapai 2.700 lokasi. Sebanyak 2.645 lokasi Peti Mineral dan 96 lokasi Peti batu bara. Aktivitas Peti terbanyak berada di Sumatera Selatan.
Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Ditjen MInerba Kementerian ESDM, Sunindyo Suryo Herdadi, mengatakan Peti terus menjadi perhatian pemerintah.
“Diperlukan upaya bersama dan dukungan seluruh pihak untuk mendorong penanganan isu Peti beserta dampak yang ditimbulkan,” ujar Sunindyo.
Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) bahkan menyebutkan para pelaku usaha tambang batu bara tidak pernah berhenti melaporkan Peti kepada pemerintah. APBI mendukung segenap upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi maraknya aktifitas Peti.
Menurut Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia, sejak isu Peti merebak lebih dari 10 tahun lalu, asosiasi senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah menyampaikan data-data dan memfasilitasi upaya penegakan hukum untuk memberantas aktifitas tanpa izin tersebut.
“Masing-masing perusahaan tentu punya upaya-upaya internal untuk meminimalkan dampak Peti dan juga melakukan koordinasi dengan aparat penegakan hukum,” katanya.
Jika melihat pola praktik selama ini, lanjut Hendra, Peti bukan tidak mungkin Peti dicegah. Tinggal menunggu momen pergerakan harga komoditas batu bara.
“Intinya adalah penegakan hukum. Aktifitas yang tidak bertanggung jawab tersebut kerap terjadi jika ada lonjakan harga komoditas. Perusahaan anggota APBI juga senantiasa berkoordinasi dengan Kementerian ESDM melaporkan aktifitas tersebut,” katanya.
Baca juga: Bupati MBD: Banyak Izin Pertambangan Tidak Digunakan
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Anggota DPR minta pemerintah aktif susun strategi cegah tambang ilegal
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto mengungkapkan Peti ini meluas dari sisi titik penambangan dan juga aktornya. Peti Muncul karena kebutuhan hidup-pekerjaan rakyat kecil di wilayah pertambangan.
"Mereka ingin terlibat bukan sekadar menjadi penonton di daerahnya sendiri yang berlimpah hasil tambang. Ada juga aktif PETI yang bersifat korporasi," kata Mulyanto di Jakarta, Selasa.
Menurut Mulyanto, pekerja di lokasi Peti tidak terdidik dan terlatih dengan alat dan modal terbatas sehingga muncul masalah keselamatan kerja dan lingkungan.
"Kegiatan mereka juga tidak berizin sehingga tidak memberikan pemasukan pada kas negara," ungkap Mulyanto.
Dia menegaskan harus ada pendekatan berbeda antara Peti perorangan dan korporasi.
"Peti korporasi ditindak tegas secara hukum, agar ada efek jera," ungkap Mulyanto.
Sementara solusi Peti perorangan ini perlu pendekatan sosial, budaya, dan pembinaan teknis. Pendekatannya lebih edukatif-kultural, ketimbang pendekatan legal.
Mulyanto menjelaskan kemudahan perizinan dan regulasi, pembinaan, edukasi, bimbingan teknis dan lainnya yang bersifat pengayoman menjadi penting, agar kita dapat memuliakan Peti menjadi kekuatan ekonomi rakyat.
"Ketimbang memenjarakan aktor Peti, lebih bermartabat kalau kita mengentaskan mereka menjadi penambang terlatih. Kelembagaan seperti kelompok tambang, koperasi, dan lain-lain. Malah mungkin dibutuhkan dalam rangka pembinaan Peti ini," jelas dia.
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM sebelumnya, menyatakan hingga kuartal III 2021 PETI mencapai 2.700 lokasi. Sebanyak 2.645 lokasi Peti Mineral dan 96 lokasi Peti batu bara. Aktivitas Peti terbanyak berada di Sumatera Selatan.
Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Ditjen MInerba Kementerian ESDM, Sunindyo Suryo Herdadi, mengatakan Peti terus menjadi perhatian pemerintah.
“Diperlukan upaya bersama dan dukungan seluruh pihak untuk mendorong penanganan isu Peti beserta dampak yang ditimbulkan,” ujar Sunindyo.
Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) bahkan menyebutkan para pelaku usaha tambang batu bara tidak pernah berhenti melaporkan Peti kepada pemerintah. APBI mendukung segenap upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi maraknya aktifitas Peti.
Menurut Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia, sejak isu Peti merebak lebih dari 10 tahun lalu, asosiasi senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah menyampaikan data-data dan memfasilitasi upaya penegakan hukum untuk memberantas aktifitas tanpa izin tersebut.
“Masing-masing perusahaan tentu punya upaya-upaya internal untuk meminimalkan dampak Peti dan juga melakukan koordinasi dengan aparat penegakan hukum,” katanya.
Jika melihat pola praktik selama ini, lanjut Hendra, Peti bukan tidak mungkin Peti dicegah. Tinggal menunggu momen pergerakan harga komoditas batu bara.
“Intinya adalah penegakan hukum. Aktifitas yang tidak bertanggung jawab tersebut kerap terjadi jika ada lonjakan harga komoditas. Perusahaan anggota APBI juga senantiasa berkoordinasi dengan Kementerian ESDM melaporkan aktifitas tersebut,” katanya.
Baca juga: Bupati MBD: Banyak Izin Pertambangan Tidak Digunakan
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Anggota DPR minta pemerintah aktif susun strategi cegah tambang ilegal
Editor : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022