Komisi II DPRD Provinsi Maluku menilai distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya jenis minyak tanah di Maluku sudah mulai membaik, sehingga tidak menimbulkan kelangkaan seperti sebelumnya.
"Saat ini distribusi minyak tanah ke tingkat pangkalan sudah cukup baik sehingga masyarakat tidak kesulitan mendapatkannya," kata Ketua Komisi II DPRD Maluku Johan Lewerissa di Ambon, Kamis (6/10).
Mayoritas masyarakat Maluku masih mengandalkan minyak tanah untuk kebutuhan rumah tangga dan ekonomi khususnya sektor UMKM. Kuota minyak tanah yang ditetapkan BPH Migas untuk Maluku tahun ini mencapai 102.344 kiloliter (Kl), lebih rendah dari realisasi tahun 2021 yang mencapai 104.778 Kl.
Baca juga: Pertamina memastikan stok minyak tanah di Ambon aman hingga tiga bulan
Johan menilai pengawasan distribusi BBM khususnya minyak tanah harus dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan pihak terkait baik legislatif, Pertamina, maupun aparat keamanan.
Langkah ini harus dilakukan mengingat kuota BBM untuk triwulan IV-2022 mengalami pengurangan akibat kuotanya telah digunakan pada triwulan pertama sampai ketiga pada tahun ini
"Maka secara tidak langsung, perlu dilakukan koordinasi untuk melakukan pengawasan sebab kuota BBM triwulan IV meskipun berkurang kuotanya tetapi harus dimanfaatkan secara baik," ujar Johan.
Baca juga: Polda Maluku ungkap tiga tersangka tambahan penimbun BBM minyak tanah
Sebagai langkah konkrit, komisi II yang membidangi masalah energi menjadwalkan rapat koordinasi bersama Pertamina dan Polda Maluku, dan TNI-AL dengan melibatkan komisi I dan komisi III DPRD Maluku.
DPRD Maluku juga mengapresiasi langkah Polda Maluku beberapa pekan lalu yang berhasil menertibkan para pelaku yang diduga menimbun BBM jenis minyak tanah.
Komisi II sangat berkepentingan untuk memastikan penyaluran BBM berjalan baik dan dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan sehingga jika ada penimbunan maka harus dilakukan langkah tegas.
"Pelaku kejahatan penimbunan BBM harus mendapatkan efek jera dari aparat kepolisian, sebab jika tidak maka perbuatan tidak terpuji itu terus dilakukan dan mengorbankan masyarakat kecil yang terbebani dengan kenaikan harga BBM," tegasnya.
Baca juga: Pertamina: stok minyak tanah di Ambon aman hingga satu bulan, segera antisipasi kelangkaan
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
"Saat ini distribusi minyak tanah ke tingkat pangkalan sudah cukup baik sehingga masyarakat tidak kesulitan mendapatkannya," kata Ketua Komisi II DPRD Maluku Johan Lewerissa di Ambon, Kamis (6/10).
Mayoritas masyarakat Maluku masih mengandalkan minyak tanah untuk kebutuhan rumah tangga dan ekonomi khususnya sektor UMKM. Kuota minyak tanah yang ditetapkan BPH Migas untuk Maluku tahun ini mencapai 102.344 kiloliter (Kl), lebih rendah dari realisasi tahun 2021 yang mencapai 104.778 Kl.
Baca juga: Pertamina memastikan stok minyak tanah di Ambon aman hingga tiga bulan
Johan menilai pengawasan distribusi BBM khususnya minyak tanah harus dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan pihak terkait baik legislatif, Pertamina, maupun aparat keamanan.
Langkah ini harus dilakukan mengingat kuota BBM untuk triwulan IV-2022 mengalami pengurangan akibat kuotanya telah digunakan pada triwulan pertama sampai ketiga pada tahun ini
"Maka secara tidak langsung, perlu dilakukan koordinasi untuk melakukan pengawasan sebab kuota BBM triwulan IV meskipun berkurang kuotanya tetapi harus dimanfaatkan secara baik," ujar Johan.
Baca juga: Polda Maluku ungkap tiga tersangka tambahan penimbun BBM minyak tanah
Sebagai langkah konkrit, komisi II yang membidangi masalah energi menjadwalkan rapat koordinasi bersama Pertamina dan Polda Maluku, dan TNI-AL dengan melibatkan komisi I dan komisi III DPRD Maluku.
DPRD Maluku juga mengapresiasi langkah Polda Maluku beberapa pekan lalu yang berhasil menertibkan para pelaku yang diduga menimbun BBM jenis minyak tanah.
Komisi II sangat berkepentingan untuk memastikan penyaluran BBM berjalan baik dan dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan sehingga jika ada penimbunan maka harus dilakukan langkah tegas.
"Pelaku kejahatan penimbunan BBM harus mendapatkan efek jera dari aparat kepolisian, sebab jika tidak maka perbuatan tidak terpuji itu terus dilakukan dan mengorbankan masyarakat kecil yang terbebani dengan kenaikan harga BBM," tegasnya.
Baca juga: Pertamina: stok minyak tanah di Ambon aman hingga satu bulan, segera antisipasi kelangkaan
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022