Pemerintah Provinsi Maluku melakukan berbagai upaya untuk menggenjot pemanfaatan kredit usaha rakyat (KUR) khususnya di sektor pertanian yang realisasinya masih tergolong kecil.
"Realisasi KUR sektor pertanian di Maluku hingga 9 Oktober 2022 tercatat baru Rp148,4 miliar atau 16,4 persen dari target Rp900 miliar," kata Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGPP) Maluku Hadi Basalamah di Ambon, Selasa.
Saat memimpin rapat percepatan penyerapan pembiayaan pertanian di Maluku melalui KUR dan Asuransi, ia mengaku prihatin karena petani di Maluku kurang berminat dengan KUR untuk membiayai pengembangan usahanya.
"Jujur saja saya bingung kenapa petani di Maluku kurang berminat dengan KUR. Apa karena persyaratan yang sulit atau keterbatasan informasi yang diperoleh petani atau aksesibilitas untuk memasarkan produksi yang terbatas," ujarnya.
Menyangkut aksesibilitas yang terbatas, menurut Hadi merupakan salah satu faktor utama petani kurang berminat memanfaatkan KUR untuk pengembangan usahanya, karena khawatir produksinya tidak terserap pasar.
Karena itu, dia berharap melalui rapat yang melibatkan BI, bank penyalur KUR dan asuransi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Maluku serta Kepala Dinas Pertanian 11 kabupaten/kota di Maluku, diperoleh sejumlah solusi untuk meningkatkan penyerapan KUR sektor pertanian hingga akhir tahun.
"Mudah-mudahan melalui rapat ini, ada berbagai solusi yang dapat dipetakan dan diterapkan, sehingga sampai akhir tahun 2022 realisasi penyerapan KUR sektor pertanian di Maluku bisa meningkat hingga 50 persen dari target Rp900 miliar," katanya.
Kadis Pertanian Maluku Ilham Tauda memimpin rapat percepatan penyerapan pembiayaan pertanian di Maluku melalui Kredit Usaha rakyat (KUR) dan Asuransi, di Ambon, Selasa (11/10). Penyaluran KUR di Maluku hingga saat ini baru Rp148,4 miliar atau 16,4 persen dari target Rp900 miliar. (ANTARA/Jimmy Ayal)
Kepala Dinas Pertanian Maluku Ilham Tauda membenarkan realisasi KUR di Maluku hingga Oktober baru sebesar 16,4 persen atau Rp184,4 miliar dengan 4.514 debitur di 11 kabupaten/kota di Maluku, dengan penyerapan terbesar di Kabupaten Buru yakni Rp39,824 miliar.
Penyerapan di Kabupaten Maluku Tengah Rp38,232 miliar, Maluku Tenggara (Rp21,944 miliar), Kota Ambon Rp13,075 miliar, Seram Bagian Barat (SBB) Rp11,506 miliar, Seram Bagian Timur (SBT) Rp9,673 miliar, Maluku Barat Daya (MBD) Rp9,393 miliar, Kepulauan Aru 3,639 miliar, Buru Selatan (Rp1,015 miliar).
"Khusus Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kota Tual realisasi KUR masih sangat kecil yakni Rp285 juta di Tanimbar dan Rp108 juta di Tual," katanya.
Dari total KUR yang terserap itu terbanyak pada sub sektor hortikultura Rp58,9 miliar dengan 1.885 debitur, diikuti tanaman pangan Rp41,1 miliar dengan 978 debitur, perkebunan Rp23,6 miliar (900 debitur), peternakan Rp17,1 miliar (557 debitur), pertanian campuran Rp1,5 miliar dengan 40 debitur serta jasa pertanian Rp6,2 miliar untuk 154 debitur.
Bank penyalur KUR terbanyak yakni BRI Cabang Ambon dengan Rp144,033 miliar untuk 4.451 debitur, diikuti Bank Mandiri Rp4,065 miliar dengan 57 debitur, BNI Rp225 juta (4 debitur) serta bank lain Rp370 juta untuk 2 debitur.
"Karena itu, kita butuh butuh upaya-upaya percepatan sehingga pertemuan dengan lembaga jasa keuangan, OJK, BI, pimpinan OPD serta Dinas Pertanian kabupaten/kota diharapkan dapat mendorong percepatan realisasi KUR maupun asuransi tani di Maluku," ujar Ilham.
