Koordinator Regional Program Keluarga Harapan wilayah Maluku-Malut, Papua dan Papua Barat, Ali Roho Talaohu mengakui progres penyaluran bantuan sosial PKH tahap pertama sampai tahap ketiga khususnya di Provinsi Maluku sudah mencapai lebih dari 95 persen.
"Kalau sesuai data pekan kemarin, realisasi penyaluran bansos PKH di Maluku tahap I mencapai 77.279 kelompok penerima manfaat dengan nominal anggaran sebesar Rp66.219.050.000 dan telah dicairkan kepada 77.809 KPM (98,14) persen," kata Ali di Ambon, Minggu.
Sementara target penyaluran PKM tahap I pada 11 kabupaten dan kota di Maluku adalah 79.283 PKM dan nominal anggarannya Rp66.221.450.000.
Baca juga: Pemkot Ternate serahkan data warga miskin belum dapat bansos ke Baznas, harus tepat sasaran
Kemudian untuk penyaluran bansos PKH tahap II di Maluku sesuai SP2D dari Kementerian Sosial RI sebanyak 76.298 KPM dengan nominal 66.172. 225.000.
Menurut dia, saat ini telah disalurkan bantuannya kepada 76.298 KPM dengan nominal Rp65.172.225.000, sementara yang sudah dicairkan kepada 74.149 PKM atau sekitar 97,18 persen.
"Sedangkan untuk tahap ketiga sesuai SP2D Kemensos RI sebanyak 75.116 KPM dengan nominal Rp63.572.775.000 dan sebanyak 75.116 KPM (96,51 persen) telah menerima bantuannya," ucap Ali.
Untuk KPM tidak tertransaksi sebanyak 1.295 dengan nominal anggaran Rp972.925.000, kemudian ada KPM tidak terdistribusi sebanyak 179 KPM dengan nominal anggaran Rp117.350.000, jadi total jumlah KPM adalah 1.474 dengan nominal Rp1.090.275.000.
Baca juga: Kemensos salurkan bansos Rp583 juta untuk Maluku
"Kendala penyaluran antara lain minimnya agen bank seperti BRI link dan kurangnya mesin ATM Himbara di kecamatan tertentu, dan sebagian data (sesuai SP2D) pada kolom kelurahan/desa dan alamat tidak lengkap atau kosong," tandasnya.
Selain itu terdapat rekening bansons yang masuk tidak melalui bank reguler kabupaten dimaksud, dan ada KPM yang tidak berdomisili di kabupaten/kota dimaksud sesuai pengecekan di lapangan.
"Kurangnya petugas bansos serta jadwal yang reguler untuk penyaluran komunitas PKH di daerah kepulauan dan daerah remote, sehingga kami menyarankan penambahan agen bank untuk permudah KPM di daerah remote, dan data KPM harus diisi lengkap dalam SP2D," kata Ali.
Dia menambahkan, untuk penyaluran bansos PKH ini sudah disampaikan kepada komisi IV DPRD Maluku pekan lalu.
Baca juga: Pemkot Ambon alokasikan anggaran bansos Rp3,5 miliar untuk subsidi Bansos dan tekan inflasi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
"Kalau sesuai data pekan kemarin, realisasi penyaluran bansos PKH di Maluku tahap I mencapai 77.279 kelompok penerima manfaat dengan nominal anggaran sebesar Rp66.219.050.000 dan telah dicairkan kepada 77.809 KPM (98,14) persen," kata Ali di Ambon, Minggu.
Sementara target penyaluran PKM tahap I pada 11 kabupaten dan kota di Maluku adalah 79.283 PKM dan nominal anggarannya Rp66.221.450.000.
Baca juga: Pemkot Ternate serahkan data warga miskin belum dapat bansos ke Baznas, harus tepat sasaran
Kemudian untuk penyaluran bansos PKH tahap II di Maluku sesuai SP2D dari Kementerian Sosial RI sebanyak 76.298 KPM dengan nominal 66.172. 225.000.
Menurut dia, saat ini telah disalurkan bantuannya kepada 76.298 KPM dengan nominal Rp65.172.225.000, sementara yang sudah dicairkan kepada 74.149 PKM atau sekitar 97,18 persen.
"Sedangkan untuk tahap ketiga sesuai SP2D Kemensos RI sebanyak 75.116 KPM dengan nominal Rp63.572.775.000 dan sebanyak 75.116 KPM (96,51 persen) telah menerima bantuannya," ucap Ali.
Untuk KPM tidak tertransaksi sebanyak 1.295 dengan nominal anggaran Rp972.925.000, kemudian ada KPM tidak terdistribusi sebanyak 179 KPM dengan nominal anggaran Rp117.350.000, jadi total jumlah KPM adalah 1.474 dengan nominal Rp1.090.275.000.
Baca juga: Kemensos salurkan bansos Rp583 juta untuk Maluku
"Kendala penyaluran antara lain minimnya agen bank seperti BRI link dan kurangnya mesin ATM Himbara di kecamatan tertentu, dan sebagian data (sesuai SP2D) pada kolom kelurahan/desa dan alamat tidak lengkap atau kosong," tandasnya.
Selain itu terdapat rekening bansons yang masuk tidak melalui bank reguler kabupaten dimaksud, dan ada KPM yang tidak berdomisili di kabupaten/kota dimaksud sesuai pengecekan di lapangan.
"Kurangnya petugas bansos serta jadwal yang reguler untuk penyaluran komunitas PKH di daerah kepulauan dan daerah remote, sehingga kami menyarankan penambahan agen bank untuk permudah KPM di daerah remote, dan data KPM harus diisi lengkap dalam SP2D," kata Ali.
Dia menambahkan, untuk penyaluran bansos PKH ini sudah disampaikan kepada komisi IV DPRD Maluku pekan lalu.
Baca juga: Pemkot Ambon alokasikan anggaran bansos Rp3,5 miliar untuk subsidi Bansos dan tekan inflasi
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022