Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula terus berbenah untuk menekan tingginya angka kemiskinan yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) meningkat 0,24 persen.
"Dari sederetan kondisional yang terjadi ternyata tidak seindah jika kita melihat dari sisi lain masyarakatnya yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik dalam data indeks Keparahan Kemiskinan yang meningkat menjadi 0,24 % pada tahun 2021 dari 0,16% pada tahun 2020," kata Wakil Bupati Kepsul, Saleh Marassabesy, Jumat.
Potret tingkat keparahan Kemiskinan ini merupakan kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan.
Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin paparkan upaya hapus kemiskinan ekstrem dan kekerdilan
Indikator yang biasanya digunakan untuk menentukan kemiskinan yaitu tingkat upah, pendapatan, konsumsi, mortalitas anak usia balita, imunisasi, akses terhadap pelayanan kesehatan, kekurangan gizi pada anak dan lain sebagainya.
Selain itu indikator tersebut khususnya pada anak dapat menyebabkan masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak atau yang biasa disebut dengan anak Stunting, walaupun ada indikator-indikator lain yang dilihat untuk mengatakan bahwa anak tersebut adalah stunting, namun penyebab anak stunting dapat dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan.
Wakil bupati menyatakan, terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam pencegahan stunting, yaitu perbaikan terhadap pola makan, pola asuh, serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih, sehingga dalam upaya percepatan penurunan Stunting, BKKBN melalui Program Bapak Asuh Anak Stunting berupaya untuk menggandeng Pemerintah daerah, dan orang-orang yang berpengaruh di lingkungannya untuk menjadi donatur dalam penanganan stunting baik materi maupun asupan gizi bagi anak.
Baca juga: Dinas PUPR Maluku bangun infrastruktur atasi kemiskinan ekstrem, begini penjelasannya
Saleh Marassabesi mengatakan bahwa Pemerintah daerah terus berupaya melakukan akselarasi untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Sula dengan menggerakan semua Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting untuk secara konvergen melakukan upaya-upaya agar kedepannya Kabupaten Kepulauan Sula masuk dalam salah satu wilayah yang bebas dari stunting.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Malut, Renta Rega mengatakan, pengukuhan mengatakan bahwa dengan adanya bapak asuh anak stunting ini diharapkan mampu menurunkan angka stunting di Kabupaten Sula.
"Alhamdulillah, Kepsul sampai pada hari ini telah memiliki 93 BAAS dengan anak asuh sebanyak 162 Anak, hal ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah Daerah dalam upaya percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Sula," katanya.
Renta menegaskan bahwa Prevalensi Anak Stunting di Kabupaten Keplauan Sula berdasarkan Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 adalah 27,7%, sehingga perlu dukungan dan komitmen dari lintas sektor, pemangku Kepentingan, tokoh masyarakat, toko agama, toko adat dan seluruh komponen terkait untuk membuat strategi aksi dalam rangka mempersiapkan Generasi cemerlang , generasi kuat dan generasi berkualitas di Kabupaten Kepulauan Sula yang tentunya berawal dari 1000 Hari Pertama Kehidupan (HKP) anak.
Baca juga: Jumlah penduduk miskin ekstrem di Maluku capai 97.747 jiwa
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
"Dari sederetan kondisional yang terjadi ternyata tidak seindah jika kita melihat dari sisi lain masyarakatnya yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik dalam data indeks Keparahan Kemiskinan yang meningkat menjadi 0,24 % pada tahun 2021 dari 0,16% pada tahun 2020," kata Wakil Bupati Kepsul, Saleh Marassabesy, Jumat.
Potret tingkat keparahan Kemiskinan ini merupakan kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan.
Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin paparkan upaya hapus kemiskinan ekstrem dan kekerdilan
Indikator yang biasanya digunakan untuk menentukan kemiskinan yaitu tingkat upah, pendapatan, konsumsi, mortalitas anak usia balita, imunisasi, akses terhadap pelayanan kesehatan, kekurangan gizi pada anak dan lain sebagainya.
Selain itu indikator tersebut khususnya pada anak dapat menyebabkan masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak atau yang biasa disebut dengan anak Stunting, walaupun ada indikator-indikator lain yang dilihat untuk mengatakan bahwa anak tersebut adalah stunting, namun penyebab anak stunting dapat dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan.
Wakil bupati menyatakan, terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam pencegahan stunting, yaitu perbaikan terhadap pola makan, pola asuh, serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih, sehingga dalam upaya percepatan penurunan Stunting, BKKBN melalui Program Bapak Asuh Anak Stunting berupaya untuk menggandeng Pemerintah daerah, dan orang-orang yang berpengaruh di lingkungannya untuk menjadi donatur dalam penanganan stunting baik materi maupun asupan gizi bagi anak.
Baca juga: Dinas PUPR Maluku bangun infrastruktur atasi kemiskinan ekstrem, begini penjelasannya
Saleh Marassabesi mengatakan bahwa Pemerintah daerah terus berupaya melakukan akselarasi untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Sula dengan menggerakan semua Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting untuk secara konvergen melakukan upaya-upaya agar kedepannya Kabupaten Kepulauan Sula masuk dalam salah satu wilayah yang bebas dari stunting.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Malut, Renta Rega mengatakan, pengukuhan mengatakan bahwa dengan adanya bapak asuh anak stunting ini diharapkan mampu menurunkan angka stunting di Kabupaten Sula.
"Alhamdulillah, Kepsul sampai pada hari ini telah memiliki 93 BAAS dengan anak asuh sebanyak 162 Anak, hal ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah Daerah dalam upaya percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Sula," katanya.
Renta menegaskan bahwa Prevalensi Anak Stunting di Kabupaten Keplauan Sula berdasarkan Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 adalah 27,7%, sehingga perlu dukungan dan komitmen dari lintas sektor, pemangku Kepentingan, tokoh masyarakat, toko agama, toko adat dan seluruh komponen terkait untuk membuat strategi aksi dalam rangka mempersiapkan Generasi cemerlang , generasi kuat dan generasi berkualitas di Kabupaten Kepulauan Sula yang tentunya berawal dari 1000 Hari Pertama Kehidupan (HKP) anak.
Baca juga: Jumlah penduduk miskin ekstrem di Maluku capai 97.747 jiwa
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022