Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan keputusan pemerintah untuk menaikkan subsidi energi menjadi Rp551 triliun menjadi faktor utama menjaga angka kemiskinan, selain juga gerak cepat menurunkan inflasi pangan.
Tingkat kemiskinan September 2022 tercatat sebesar 9,57 persen atau sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan ini naik tipis dari Maret 2022 sebesar 9,54 persen, tetapi lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan pada September 2021 sebesar 9,71 persen.
“Kenaikan tipis angka kemiskinan pada September 2022 terkait erat dengan kenaikan inflasi bahan pangan pada periode Juni, Juli, Agustus, dan September, yang sempat mencapai puncaknya di 11,5 persen pada bulan Juli 2022," ungkap Febrio dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Kemenkeu: Belanja perpajakan 2021 percepat pemulihan ekonomi
Ia menyebutkan pada tahun 2022 perekonomian Indonesia dihadapkan pada tekanan inflasi yang bersumber dari peningkatan harga komoditas global, khususnya energi dan pangan akibat perang di Ukraina.
Namun dibandingkan dengan banyak negara lainnya, seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa yang mencatatkan rekor tertinggi dalam empat dekade terakhir, kenaikan inflasi di Indonesia jauh lebih moderat.
Hal ini terutama karena peran krusial Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai peredam gejolak alias shock absorber inflasi global melalui mekanisme subsidi energi dan alokasi belanja stabilisasi harga pangan.
Sementara itu Febrio menambahkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia atau rasio gini pada September 2022 tercatat sebesar 0,381, menurun 0,003 poin dari Maret 2022 yakni 0,384, yang dipengaruhi oleh penurunan ketimpangan di perkotaan dan perdesaan, yang masing-masing menurun tipis 0,001 dari posisi Maret 2022.
Baca juga: Kemenkeu sampaikan realokasi APBN untuk subsidi-kompensasi agar tepat sasaran
“Upaya pemerintah untuk mendorong inklusivitas pertumbuhan ekonomi terlihat dari penurunan ketimpangan baik di perkotaan maupun pedesaan. Bahkan ketimpangan di pedesaan juga terus menunjukkan perbaikan dibandingkan level pra pandemi,” lanjutnya.
Dengan inflasi bahan pangan atau volatile food yang menunjukkan tren penurunan signifikan dari September 2022 yang bertumbuh sebesar 9 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) hingga Desember 2022 sebesar 5,6 persen (yoy). Ke depan dia memperkirakan tingkat kemiskinan dapat kembali menurun.
Hal ini didukung pula dengan perbaikan kondisi ketenagakerjaan, di mana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2022 meningkat mencapai 68,63 persen, yang akan mendorong perbaikan pendapatan masyarakat.
“Ke depan pemerintah perlu menjaga momentum penurunan inflasi dan mengakselerasi realisasi belanja pada triwulan I 2023 untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan,” ujar Febrio.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenkeu: Kenaikan subsidi energi faktor utama jaga angka kemiskinan
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023
Tingkat kemiskinan September 2022 tercatat sebesar 9,57 persen atau sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan ini naik tipis dari Maret 2022 sebesar 9,54 persen, tetapi lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan pada September 2021 sebesar 9,71 persen.
“Kenaikan tipis angka kemiskinan pada September 2022 terkait erat dengan kenaikan inflasi bahan pangan pada periode Juni, Juli, Agustus, dan September, yang sempat mencapai puncaknya di 11,5 persen pada bulan Juli 2022," ungkap Febrio dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Kemenkeu: Belanja perpajakan 2021 percepat pemulihan ekonomi
Ia menyebutkan pada tahun 2022 perekonomian Indonesia dihadapkan pada tekanan inflasi yang bersumber dari peningkatan harga komoditas global, khususnya energi dan pangan akibat perang di Ukraina.
Namun dibandingkan dengan banyak negara lainnya, seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa yang mencatatkan rekor tertinggi dalam empat dekade terakhir, kenaikan inflasi di Indonesia jauh lebih moderat.
Hal ini terutama karena peran krusial Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai peredam gejolak alias shock absorber inflasi global melalui mekanisme subsidi energi dan alokasi belanja stabilisasi harga pangan.
Sementara itu Febrio menambahkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia atau rasio gini pada September 2022 tercatat sebesar 0,381, menurun 0,003 poin dari Maret 2022 yakni 0,384, yang dipengaruhi oleh penurunan ketimpangan di perkotaan dan perdesaan, yang masing-masing menurun tipis 0,001 dari posisi Maret 2022.
Baca juga: Kemenkeu sampaikan realokasi APBN untuk subsidi-kompensasi agar tepat sasaran
“Upaya pemerintah untuk mendorong inklusivitas pertumbuhan ekonomi terlihat dari penurunan ketimpangan baik di perkotaan maupun pedesaan. Bahkan ketimpangan di pedesaan juga terus menunjukkan perbaikan dibandingkan level pra pandemi,” lanjutnya.
Dengan inflasi bahan pangan atau volatile food yang menunjukkan tren penurunan signifikan dari September 2022 yang bertumbuh sebesar 9 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) hingga Desember 2022 sebesar 5,6 persen (yoy). Ke depan dia memperkirakan tingkat kemiskinan dapat kembali menurun.
Hal ini didukung pula dengan perbaikan kondisi ketenagakerjaan, di mana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2022 meningkat mencapai 68,63 persen, yang akan mendorong perbaikan pendapatan masyarakat.
“Ke depan pemerintah perlu menjaga momentum penurunan inflasi dan mengakselerasi realisasi belanja pada triwulan I 2023 untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan,” ujar Febrio.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenkeu: Kenaikan subsidi energi faktor utama jaga angka kemiskinan
Editor : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023