Ternate (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) menargetkan, penanggulangan kemiskinan turun menjadi 6,19 persen merupakan prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2020-2024.
"Saat ini tingkat kemiskinan Provinsi Maluku Utara 6,32 persen di tahun 2022 dan ditargetkan 6,25 persen di tahun 2023, ini merupakan target kita bersama," kata Wagub Malut, Ir M. Al Yasin Ali, MT, usai membuka acara Rakor Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota se Malut tahun 2023 di Ternate, Jumat.
Ia meminta dukungan dan kerja sama Wakil Bupati/Wakil Walikota dan pimpinan OPD agar saling bahu-membahu sehingga target itu bisa tercapai
Baca juga: Wagub minta penjabat Wali Kota prioritaskan atasi kemiskinan di Ambon, ini pesannya
Selain itu, Wagub meminta agar memperhatikan kondisi masyarakat serta mempunyai data kemiskinan di tiap-tiap wilayah, sehingga setiap program dan kebijakan yang diambil tepat sasaran.
Dia menyatakan, Rapat Koordinasi seperti ini sangat penting untuk dilakukan, hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.
Oleh karena itu, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Malut dan TKPK Kabupaten/ Kota agar secara bersama-sama membicarakan pelaksanaan berbagai program pembangunan, khususnya masalah penanggulangan kemiskinan di daerah.
Sehingga, melalui Rakor ini, diharapkan dapat meningkatkan program-program yang ditujukan kepada masyarakat miskin agar lebih efektif dan efisien.
Baca juga: Angka kemiskinan ekstrim di Kepulauan Sula Malut meningkat
Dengan demikian, masyarakat yang tidak terjangkau mampu mengakses kegiatan produktif yang bersifat formal, dan masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan dapat lebih diperhatikan dan dibantu sehingga kegiatan pembangunan dapat juga mereka rasakan manfaatnya.
Wagub yang juga selaku Ketua TKPK Malut menghimbau agar upaya pengentasan kemiskinan berjalan secara sinergis dan berkelanjutan, dilakukan melalui dua sisi secara terpadu yaitu sisi penghidupan masyarakat miskin maupun sisi produksinya.
Dari sisi penghidupan, terutama bagi masyarakat yang miskin kronis atau sulit keluar dari kemiskinan diperlukan upaya-upaya yang secara langsung membantu mereka untuk hidup layak, baik dari sisi pendapatan maupun akses terhadap berbagai pelayanan dasar.
"Intervensi untuk pengembangan kualitas SDM keluarga miskin juga sangat diperlukan, agar dapat memutus mata rantai kemiskinan yang biasanya turun temurun," katanya.
Baca juga: Angka kemiskinan di Maluku Utara meningkat
