Ambon (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon minta Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terbuka dengan investor dari luar untuk masuk di kota itu.
“Karena kita ini cuman kota jasa yang mengandalkan investasi dari luar. Jadi dalam bentuk apa pun, harus terbuka,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Rustam Latupono, di Ambon, Kamis.
Rustam mengatakan banyaknya angka pengangguran di Ambon karena keberadaan lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk.
Kendati begitu ia meminta hal itu jangan dijadikan sebagai kendala, sehingga pemkot harus memikirkan solusi untuk menekan angka ini dari tahun ke tahun.
Baca juga: DPRD Ambon dorong Pemkot maksimalkan penagihan retribusi sampah
Salah satunya dengan membuka diri untuk investasi masuk ke Ambon guna membuka lapangan pekerjaan.
Menurutnya, Ambon tidak sama seperti daerah Weda, Maluku Utara, yang punya banyak tambang atau Jakarta sebagai kota industri. Kedua daerah ini menyerap ribuan tenaga kerja sehingga menekan angka pengangguran di daerah itu.
Selain itu, lanjutnya, Pemkot Ambon melalui dinas-dinas teknis terkait harus punya terobosan-terobosan untuk menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Misalnya, kata dia, dengan memberikan bantuan stimulan untuk usaha-usaha mikro yang ada di kota.
Baca juga: DPRD Ambon usulkan sewa rumah singgah untuk atasi gelandangan
"Jadi pemberdayaan ke masyarakat itu harus diberikan meskipun dengan modal kecil. Karena dari situ, bisa membantu meminimalisir angka pengangguran," ucapnya.
Dinas ketenagakerjaan juga perlu untuk memberi semacam pelatihan produktif kepada para lulusan terbaru agar mereka memiliki kemampuan atau ilmu pengetahuan yang mumpuni.
"Kalau punya kemampuan, keterampilan, dan sebagainya, ini bisa jadi pegangan mereka untuk diterima di perusahaan atau lainnya. Jadi selain pemerintah buka diri ke investor, juga berdayakan masyarakat," ujar Rustam.
Berdasarkan data Pemkot Kota Ambon, angka pengangguran di kota itu pada tahun 2022 mencapai 27.531 orang atau sekitar 11,67 persen.
Baca juga: DPRD Ambon dorong adakan anggaran penanganan HIV / AIDS
