Ambon (ANTARA) - Komisi III DPRD Maluku menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pemprov maupun Dinas Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2026.
"Untuk tahun ini PT BM-Malut telah menyumbangkan deviden sekitar Rp51 miliar dan untuk tahun berikut kami menaikkan targetnya sebesar 20 persen," kata Ketua Komisi III DDPRD Maluku Alhidayat Wajo di Ambon, Rabu.
Penegasan Alhidayat disampaikan usai memimpin rapat kerja komisi bersama mitra terkait termasuk BUMD.
Menurut dia, dalam rapat kerja ini pada intinya mendesak sejumlah BUMD untuk lebih meningkatkan kinerja serta setoran ke kas daerah pada tahun anggaran 2026, termasuk PT BM-Malut.
Selain PT BM-Malut, komisi juga menyoroti BUMD Panca Karya dan Maluku Energi Abadi (MEA) yang masih dibebani utang cukup besar sehingga mereka harus fokus pada upaya pelunasan utang dan tidak lagi bergantung pada hibah pemerintah daerah.
"Karena sebuah BUMD itu tidak boleh terus bergantung pada dana hibah dari daerah tetapi mereka harus dapat berdiri sendiri dan memberi sumbangsih yang menguntungkan daerah juga,” tandasnya.
Komisi juga menetapkan target baru bagi pengelola Dok Wayame yang tahun ini nilai kontribusinya Rp500 miliar, maka tahun depan target dinaikkan menjadi Rp750 miliar sebagai setoran terhadap PAD.
Sedangkan untuk Dinas Pendapatan Daerah, komisi mendorong percepatan digitalisasi sistem pemungutan retribusi, terutama pada sektor parkir dan layanan lain guna meningkatkan transparansi dan efektivitas.
"Kami mendorong Dispenda untuk menerapkan sistem elektronik dalam menarik retribusi," ucapnya.
