Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena menyatakan sinergi program dan inovasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD) dibutuhkan untuk menurunkan angka kemiskinan di daerah tersebut.
"Sinergitas dilakukan guna menurunkan angka kemiskinan dengan cara identifikasi terukur, tentang penyebab kemiskinan itu sendiri, dan menyiapkan inovasi dan program yang terarah," katanya di Ambon, Kamis.
Pemkot Ambon melalui RPJMD tahun 2017–2022 dan arah kebijakan pembangunan 2023-2026 menetapkan pengentasan kemiskinan menjadi target prioritas pembangunan dengan wujudnya berupa kebijakan program dan alokasi anggaran untuk penanganan masalah tersebut secara multi sektor.
"Pemkot tentunya tidak dapat berjalan sendiri, tetapi harus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah pusat, serta partisipasi dunia usaha," katanya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 mencatat angka kemiskinan Kota Ambon meningkat 0,51 poin dari tahun sebelumnya menjadi 5,02 persen atau sebesar 23,670 jiwa dari jumlah penduduk 347.288 jiwa..
"Secara umum Kota Ambon menyumbang tujuh persen angka kemiskinan di Provinsi Maluku," katanya.
Kebijakan yang ditempuh untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Ambon melalui pendekatan program padat karya
"Tahun 2022 seluruh pembangunan fisik menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBD dilakukan dengan pendekatan padat karya, tahun 2023 juga akan diarahkan pada metode yang sama," katanya,
Berbagai upaya dilakukan untuk sinkronisasi program penurunan angka kemiskinan di antaranya pembentukan satgas pangan pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala di lima kecamatan pada minggu I dan III di pasar dan keliling pemukiman, serta Minggu ke II dan IV di pasar tradisional.
Selain itu, bekerja sama dengan Perum Bulog dan distributor untuk pemberian subsidi transportasi dan pemberian subsidi BBM bagi tukang ojek dan nelayan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023
"Sinergitas dilakukan guna menurunkan angka kemiskinan dengan cara identifikasi terukur, tentang penyebab kemiskinan itu sendiri, dan menyiapkan inovasi dan program yang terarah," katanya di Ambon, Kamis.
Pemkot Ambon melalui RPJMD tahun 2017–2022 dan arah kebijakan pembangunan 2023-2026 menetapkan pengentasan kemiskinan menjadi target prioritas pembangunan dengan wujudnya berupa kebijakan program dan alokasi anggaran untuk penanganan masalah tersebut secara multi sektor.
"Pemkot tentunya tidak dapat berjalan sendiri, tetapi harus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah pusat, serta partisipasi dunia usaha," katanya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 mencatat angka kemiskinan Kota Ambon meningkat 0,51 poin dari tahun sebelumnya menjadi 5,02 persen atau sebesar 23,670 jiwa dari jumlah penduduk 347.288 jiwa..
"Secara umum Kota Ambon menyumbang tujuh persen angka kemiskinan di Provinsi Maluku," katanya.
Kebijakan yang ditempuh untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Ambon melalui pendekatan program padat karya
"Tahun 2022 seluruh pembangunan fisik menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBD dilakukan dengan pendekatan padat karya, tahun 2023 juga akan diarahkan pada metode yang sama," katanya,
Berbagai upaya dilakukan untuk sinkronisasi program penurunan angka kemiskinan di antaranya pembentukan satgas pangan pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala di lima kecamatan pada minggu I dan III di pasar dan keliling pemukiman, serta Minggu ke II dan IV di pasar tradisional.
Selain itu, bekerja sama dengan Perum Bulog dan distributor untuk pemberian subsidi transportasi dan pemberian subsidi BBM bagi tukang ojek dan nelayan.
Editor : Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023