Gubernur Maluku Murad Ismail meminta Posyandu meningkatkan layanan dasar terintegrasi guna membantu pemerintah dalam menekan angka stunting di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku.
"Posyandu merupakan sarana pelayanan kesehatan berbasis masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari dan oleh untuk masyarakat, dengan menjadi garda utama pelayanan kesehatan ibu, anak dan balita termasuk pencegahan stunting," ujar Gubernur dalam keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Selasa.
Hal itu disampaikan gubenur dalam Rapat Koordinasi Pokjanal Posyandu dan Pembukaan Pelatihan Kader Posyandu di kabupaten SBT.
Ia menyampaikan melalui pemantauan tumbuh kembang anak, posyandu dan orang tua perlu meningkatkan peran kualitas posyandu dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Maluku khususnya di SBT.
"Yang terpenting kader perlu edukasi dan pelatihan, nanti kita akan panggil tenaga ahli yang bisa menjelaskan apa itu stunting dan cara pencegahannya, agar di tahun 2045 menjadi tahun emas Sumber Daya Manusia," ucapnya.
Gubernur Maluku Murad Ismail bersama Istri saat menghadiri rapat koordinasi posyandu SBT, Maluku (Antara/DedyAzis)
Sementara itu Ketua TP-PKK Provinsi Maluku mengingatkan agar semua pihak tak lengah dalam penanganan stunting karena sesuai arahan Presiden pada pada 2024 prevalensi stunting tingkat nasional harus turun menjadi 14 persen dan untuk Provinsi Maluku sebesar 20 persen.
"Diharapkan hal ini bisa dicapai dan jangan sampai angka stunting ini naik karena itu kegiatan ini sangat perlu diperhatikan untuk perangi stunting," kata dia .
Selain itu Widya meminta untuk mengoptimalkan peran pokjanal posyandu yang telah terbentuk dengan melakukan koordinasi antar anggota yang selain terdiri dari OPD juga seluruh kader TP-PKK agar dapat membentuk jejaring tim pokjanal posyandu sampai ke tingkat desa.
"Rakor yang dilaksanakan ini sesuai permasalahan untuk itu perlu meningkatkan kapasitas kader posyandu. Saya berharap secepatnya bisa dibuatkan SK untuk pokjanal dan tidak diganti minimal 2 tahun," jelasnya.
Duta Parenting Provinsi Maluku itu juga menyampaikan, perubahan strategi yang dilakukan ini dikarenakan pengetahuan tentang stunting pada kader posyandu sangat kecil.
"Posyandu adalah ujung tombak untuk mengidentifikasi terindikasinyastunting pada anak atau tidak, karena itu diperlukan kader yang mempunyai kelebihan untuk menjelaskan tentang stunting dan pencegahannya," imbuhnya.
Widya berharap rakor tersebut dapat menghasilkan rencana aksi yang implementatif dan bisa dilaksanakan di tahun ini, sehingga peran posyandu sebagai ujung tombak bisa terbukti.
"Kita harus bersama-sama mendorong percepatan penurunan stunting, sehingga anak-anak ini bisa menjadi generasi brilian dan cerdas yang bisa bersaing di tingkat nasional maupun internasional, dan mudah-mudahan kolaborasi kita semua bisa membawa hasil yang baik untuk penurunan stunting di SBT, tetap semangat perangi stunting di Bumi Ita Wotu Nusa," tandasnya.
Pada kesempatan tersebut juga, turut diserahkan bantuan 200 paket beras Biofortifikasi untuk keluarga berisiko stunting, satu paket anthropometri, bantuan pengembangan bumdes senilai Rp20 juta Bantuan Modal Usaha kepada Bumdes Seram Energi Abadi senilai Rp50 juta, serta bantuan kube keluarga senilai Rp30 juta kepada perwakilan 4 desa.
Kemudian bantuan ekonomi kreatif, bantuan peralatan desa wisata, bantuan satu paket pertanian senilai Rp120 juta, satu paket perpompaan besar Rp141 juta dan 1000 bibit tanaman pala.
Hadir juga pada kesempatan itu, Bupati Seram Bagian Timur Abdul Mukti Keliobas, Ketua TP PKK Seram Bagian Timur Yulia Misa Keliobas, Sekda Maluku Sadali Ie didampingi istri, Asisten II Setda Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten SBT, kader posyandu, beserta unsur terkait lainnya.
