Ambon (Antara Maluku) - Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku mendukung tuntutan masyarakat Kecamatan Watubela, Kesui dan Teor (Wakate), Kabupaten Seram Bagian Timur untuk membangun sejumlah infrastruktur dasar di daerah itu.
"Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Himpunan Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa (HPPMW) Wakate Maluku bersama Forum Suara Pemuda Teor (FSPT) akan kami perjuangkan dengan memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan provinsi untuk menyusun program yang menyentuh wilayah itu," kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Maluku, Facfri Alkatiri di Ambon, Kamis.
HPPMW bersama FSPT melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Maluku pada 16 November 2011 menuntut pemisahan diri dari Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan bergabung dengan Kota Tual, karena warga merasa tidak diperhatikan, setelah delapan tahun pemekaran SBT dari Maluku Tengah selaku kabupaten induk.
Menurut Fachri, komisi juga telah melakukan pertemuan dengan para mahasiswa dan pelajar Wakate untuk menyampaikan aspirasi mereka secara resmi ke lembaga legislatif untuk ditindaklanjuti.
"Masalah perhubungan darat dan laut memang menjadi kendala utama bagi wilayah Wakate sehingga komisi mengagendakan untuk mengundang Dishub dan Dinas PU membicarakan persoalan ini," katanya.
Keterbatasan infrastruktur di daerah itu juga menyebabkan Pemilihan Gubernur Maluku beberapa waktu lalu tidak tepat waktu, dimana daerah lain sudah menyelenggarakan pemilihan tepat waktu tapi Wakate mengalami keterlambatan tiga hari, akibat sulitnya sarana angkutan laut yang terlambat menyuplai logistik pilkada.
"Tahun 2008 memang ada pembuatan jalan atas permintaan warga terhadap gubernur namun pekerjaannya belum rampung sehingga komisi akan mengklarifikasikan masalah ini dengan Dinas PU Maluku," katanya.
Kemudian kapal penumpang yang seharusnya menyinggahi Wakate dua minggu sekali tapi kenyataannya sampai sebulan sehingga akses keluar masuk daerah ini sangat terbatas, baik ke Kota Ambon, Bula (Ibu kota Kabupaten SBT) maupun wilayah lainnya.
"Persoalan pendidikan dan kesehatan juga jadi kendala bagi masyarakat karena terbatasnya infrastruktur dasar namun masalah ini akan diteruskan ke komisi terkait, kecuali yang menjadi bidang tugas komisi C akan ditindaklanjuti," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2011
"Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Himpunan Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa (HPPMW) Wakate Maluku bersama Forum Suara Pemuda Teor (FSPT) akan kami perjuangkan dengan memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan provinsi untuk menyusun program yang menyentuh wilayah itu," kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Maluku, Facfri Alkatiri di Ambon, Kamis.
HPPMW bersama FSPT melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Maluku pada 16 November 2011 menuntut pemisahan diri dari Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan bergabung dengan Kota Tual, karena warga merasa tidak diperhatikan, setelah delapan tahun pemekaran SBT dari Maluku Tengah selaku kabupaten induk.
Menurut Fachri, komisi juga telah melakukan pertemuan dengan para mahasiswa dan pelajar Wakate untuk menyampaikan aspirasi mereka secara resmi ke lembaga legislatif untuk ditindaklanjuti.
"Masalah perhubungan darat dan laut memang menjadi kendala utama bagi wilayah Wakate sehingga komisi mengagendakan untuk mengundang Dishub dan Dinas PU membicarakan persoalan ini," katanya.
Keterbatasan infrastruktur di daerah itu juga menyebabkan Pemilihan Gubernur Maluku beberapa waktu lalu tidak tepat waktu, dimana daerah lain sudah menyelenggarakan pemilihan tepat waktu tapi Wakate mengalami keterlambatan tiga hari, akibat sulitnya sarana angkutan laut yang terlambat menyuplai logistik pilkada.
"Tahun 2008 memang ada pembuatan jalan atas permintaan warga terhadap gubernur namun pekerjaannya belum rampung sehingga komisi akan mengklarifikasikan masalah ini dengan Dinas PU Maluku," katanya.
Kemudian kapal penumpang yang seharusnya menyinggahi Wakate dua minggu sekali tapi kenyataannya sampai sebulan sehingga akses keluar masuk daerah ini sangat terbatas, baik ke Kota Ambon, Bula (Ibu kota Kabupaten SBT) maupun wilayah lainnya.
"Persoalan pendidikan dan kesehatan juga jadi kendala bagi masyarakat karena terbatasnya infrastruktur dasar namun masalah ini akan diteruskan ke komisi terkait, kecuali yang menjadi bidang tugas komisi C akan ditindaklanjuti," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2011