Bupati Maluku Barat Daya (MBD) Maluku Benjamin Th Noach meminta Menteri koordinator politik hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri dalam negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memperhatikan kebutuhan krusial masyarakat di Kabupaten itu.
"Kami mengharapkan melalui Gerbangdutas ini sinergitas pembangunan dapat terjalin antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten MBD, demi pemerataan kesejahteraan masyarakat di Indonesia pada umumnya, dan kabupaten Maluku Barat Daya pada khususnya," ujar Bupati MBD Benjamin Th Noach di Moa, MBD Kamis.
Hal itu diutarakan Benjamin dalam pencanangan Gerakan pembangunan terpadu daerah perbatasan (Gerbangdutas) 2023 di Kabupaten Maluku Barat Daya.
Menurut Benjamin, Maluku Barat Daya adalah satu-satunya Kabupaten di Maluku yang berbatasan laut dengan dua negara, yakni Timor Leste dan Australia, serta memiliki enam pulau terluar.
Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa kendala pembangunan terus terjadi, dan menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, dalam menuntaskan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Pemerintah Kabupaten selama ini sudah melakukan upaya melalui pemenuhan ketersediaan pelayanan dasar, baik melalui pembukaan akses antar desa, kecamatan dan pulau, melalui penyediaan fasilitas Pendidikan, Kesehatan, maupun pemberdayaan kelompok usaha masyarakat. Namun dirasa belum cukup karena kemampuan keuangan daerah yang terbatas, sehingga mengakibatkan kualitas pembangunan masih belum optimal secara menyeluruh,” ungkapnya.
Adapun kebutuhan yang menjadi krusial bagi masyarakat kabupaten itu yakni peningkatan status dusun menjadi desa dalam rangka pemerataan pembangunan dan mengatasi rentang kendali antar desa.
Kemudian ketersediaan depo Bahab bakar sehingga pesawat dan kapal-kapal bisa melakukan pengisian bahan bakar di Kabupaten Maluku Barat Daya.
Selain itu pembangunan jalan, jembatan, juga bandara Pulau Moa perlu diperpanjang.
"Dan kami sementara mengusulkan bandara di Pulau Babar yang dekat dengan tempat wisata pulau Welora, yang saat ini sudah FID, dan semoga dalam tahun ini atau tahun depan bisa penentuan lokasi," ucapnya.
Disamping itu, Ia juga meminta perhatian dari pemerintah pusat untuk pengembangan ekonomi yang ada di Kabupaten MBD, yang juga sejalan dengan fokus pemerintah.
Hal ini dimaksudkan agar tumbuh sentra ekonomi baru di Kawasan perbatasan khususnya di MBD, mengingat Sumber Daya Alam di daerah ini sangat melimpah baik dari sektor perikanan, pertambangan, pertanian dan pariwisata dimana dapat dijadikan kekuatan masyarakat yang potensial bagi peningkatan kesejahteraan, namun terhalang oleh infrastruktur dan fasilitas pendukung dalam rangka pengelolaan dan pengembangannya masih belum optimal.
“Harapan besar bahwa kegiatan ini menjadi momentum untuk pelaksanaan pembangunan yang lebih terpadu dan fokus kepada MBD sebagai salah satu Kawasan perbatasan yang merupakan wajah Indonesia bagi negara lain, dimana pemerintah dan rakyatnya terus setia menjaga integritas negara di perbatasan Indonesia," tandasnya.
Hadir pada kesempatan itu, Menko Polhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Maluku Murad Ismail, Forkopimda Provinsi Maluku, Ketua Baznas RI, Plh Sekretaris BNPP, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenkopolhukam RI, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Lembaga serta Kelompok Ahli BNPP RI, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku, Bupati Walikota se Maluku, Pimpinan Instansi Vertikal, TNI/Polri, BUMN, dan BUMD, beserta unsur lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023
"Kami mengharapkan melalui Gerbangdutas ini sinergitas pembangunan dapat terjalin antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten MBD, demi pemerataan kesejahteraan masyarakat di Indonesia pada umumnya, dan kabupaten Maluku Barat Daya pada khususnya," ujar Bupati MBD Benjamin Th Noach di Moa, MBD Kamis.
Hal itu diutarakan Benjamin dalam pencanangan Gerakan pembangunan terpadu daerah perbatasan (Gerbangdutas) 2023 di Kabupaten Maluku Barat Daya.
Menurut Benjamin, Maluku Barat Daya adalah satu-satunya Kabupaten di Maluku yang berbatasan laut dengan dua negara, yakni Timor Leste dan Australia, serta memiliki enam pulau terluar.
Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa kendala pembangunan terus terjadi, dan menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, dalam menuntaskan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Pemerintah Kabupaten selama ini sudah melakukan upaya melalui pemenuhan ketersediaan pelayanan dasar, baik melalui pembukaan akses antar desa, kecamatan dan pulau, melalui penyediaan fasilitas Pendidikan, Kesehatan, maupun pemberdayaan kelompok usaha masyarakat. Namun dirasa belum cukup karena kemampuan keuangan daerah yang terbatas, sehingga mengakibatkan kualitas pembangunan masih belum optimal secara menyeluruh,” ungkapnya.
Adapun kebutuhan yang menjadi krusial bagi masyarakat kabupaten itu yakni peningkatan status dusun menjadi desa dalam rangka pemerataan pembangunan dan mengatasi rentang kendali antar desa.
Kemudian ketersediaan depo Bahab bakar sehingga pesawat dan kapal-kapal bisa melakukan pengisian bahan bakar di Kabupaten Maluku Barat Daya.
Selain itu pembangunan jalan, jembatan, juga bandara Pulau Moa perlu diperpanjang.
"Dan kami sementara mengusulkan bandara di Pulau Babar yang dekat dengan tempat wisata pulau Welora, yang saat ini sudah FID, dan semoga dalam tahun ini atau tahun depan bisa penentuan lokasi," ucapnya.
Disamping itu, Ia juga meminta perhatian dari pemerintah pusat untuk pengembangan ekonomi yang ada di Kabupaten MBD, yang juga sejalan dengan fokus pemerintah.
Hal ini dimaksudkan agar tumbuh sentra ekonomi baru di Kawasan perbatasan khususnya di MBD, mengingat Sumber Daya Alam di daerah ini sangat melimpah baik dari sektor perikanan, pertambangan, pertanian dan pariwisata dimana dapat dijadikan kekuatan masyarakat yang potensial bagi peningkatan kesejahteraan, namun terhalang oleh infrastruktur dan fasilitas pendukung dalam rangka pengelolaan dan pengembangannya masih belum optimal.
“Harapan besar bahwa kegiatan ini menjadi momentum untuk pelaksanaan pembangunan yang lebih terpadu dan fokus kepada MBD sebagai salah satu Kawasan perbatasan yang merupakan wajah Indonesia bagi negara lain, dimana pemerintah dan rakyatnya terus setia menjaga integritas negara di perbatasan Indonesia," tandasnya.
Hadir pada kesempatan itu, Menko Polhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Maluku Murad Ismail, Forkopimda Provinsi Maluku, Ketua Baznas RI, Plh Sekretaris BNPP, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenkopolhukam RI, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Lembaga serta Kelompok Ahli BNPP RI, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku, Bupati Walikota se Maluku, Pimpinan Instansi Vertikal, TNI/Polri, BUMN, dan BUMD, beserta unsur lainnya.
Editor : Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023