Anggota Komisi III DPRD Maluku Anos Yeremias berharap rencana pemerintah membangun (Ambon New Port) atau Pelabuhan Ambon Baru tetap dilanjutkan dan rencana pemerintah menghapus proyek tersebut dari Program Strategis Nasional ditinjau kembali.
"Semoga apa yang disampaikan kepala negara membatalkan proyek tersebut baru sebatas wacana," kata Anos di Ambon, Senin.
Penjelasan Anos berkaitan dengan pernyataan Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo yang mengatakan pemerintah berencana mencoret sejumlah proyek yang dianggap tidak bakal tergarap hingga 2024 .
Misalnya proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya (Jatim) dan Pelabuhan Ambon Baru (ANP) yang pastinya bakalan didrop oleh pemerintah dalam Program Strategi Nasional.
Pemerintah beralasan kalau ANP bisa dibangun jika ada pihak swasta yang mau masuk untuk berinvestasi sesuai penjelasan Menko Marves beberapa waktu lalu.
Anos menjelaskan, dalam pertemuan kemarin bersama Deputi I Kepala Staf Kepresidenan RI Febry Tetelepta di DPR RI membahas terkait persoalan infrastruktur menyampaikan bahwa akan dibangun ANP bersama Lumbung Ikan Nasional (LIN).
"Jadi kita tunggu saja perkembangannya," ucap Anos.
Kemudian pernyataan Presiden Joko Widodo itu belum ada suratnya jadi kalau memang ada wacana seperti itu silahkan bertanya kepada pemerintah provinsi.
"Kalau pun ada surat resmi dari Presiden, maka tidak perlu menyalahkan siapa pun karena perlu dilakukan pengecekan ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk memastikan apakah benar ANP dan Lumbung Ikan Nasional dibatalkan," tandasnya.
Dia menilai adanya kekurangan dalam proses pematangan lahan yang belum selesai, dan banyak orang dari Negeri Waai, Kecamatan Salahutu (Pulau Ambon) Kabupaten Maluku Tengah yang datang ke DPRD mengeluhkan patokan harga pembebasan lahan karena dinilai tidak sesuai harapan mereka.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023
"Semoga apa yang disampaikan kepala negara membatalkan proyek tersebut baru sebatas wacana," kata Anos di Ambon, Senin.
Penjelasan Anos berkaitan dengan pernyataan Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo yang mengatakan pemerintah berencana mencoret sejumlah proyek yang dianggap tidak bakal tergarap hingga 2024 .
Misalnya proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya (Jatim) dan Pelabuhan Ambon Baru (ANP) yang pastinya bakalan didrop oleh pemerintah dalam Program Strategi Nasional.
Pemerintah beralasan kalau ANP bisa dibangun jika ada pihak swasta yang mau masuk untuk berinvestasi sesuai penjelasan Menko Marves beberapa waktu lalu.
Anos menjelaskan, dalam pertemuan kemarin bersama Deputi I Kepala Staf Kepresidenan RI Febry Tetelepta di DPR RI membahas terkait persoalan infrastruktur menyampaikan bahwa akan dibangun ANP bersama Lumbung Ikan Nasional (LIN).
"Jadi kita tunggu saja perkembangannya," ucap Anos.
Kemudian pernyataan Presiden Joko Widodo itu belum ada suratnya jadi kalau memang ada wacana seperti itu silahkan bertanya kepada pemerintah provinsi.
"Kalau pun ada surat resmi dari Presiden, maka tidak perlu menyalahkan siapa pun karena perlu dilakukan pengecekan ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk memastikan apakah benar ANP dan Lumbung Ikan Nasional dibatalkan," tandasnya.
Dia menilai adanya kekurangan dalam proses pematangan lahan yang belum selesai, dan banyak orang dari Negeri Waai, Kecamatan Salahutu (Pulau Ambon) Kabupaten Maluku Tengah yang datang ke DPRD mengeluhkan patokan harga pembebasan lahan karena dinilai tidak sesuai harapan mereka.
Editor : Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023