Ambon (Antara Maluku) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku mempertanyakan komitmen Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu bersama Wagub Said Assagaff untuk mewujudkan pemenuhan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam APBD.
"Kami berharap sebelum berakhirnya masa jabatan pasangan Ralahalu- Assagaff 2013, komitmen ini bisa terealisasi agar profil pendidikan di Provinsi Maluku semakin baik," kata Ketua Komisi D DPRD Maluku, Suhfi Madjid di Ambon, Kamis.
Menurut Suhfi Madjid, komitmen anggaran pendidikan itu selama ini terus didengungkan tetapi belum terealisasi secara baik.
"Kalau sampai dengan 2013 masa akhir jabatannya gubernur bisa menegaskan konsistensi dan komitmen untuk mencapai angka 20 persen pendidikan itu, saya acungkan dua jempol buat gubernur," kata politisi Fraksi PKS itu.
Menurut Suhfi, upaya perbaikan mutu dan kualitas pendidikan di Maluku harus melibatkan multi stakeholder, sebab persoalan ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh Pemerintah pusat atau pun Pemerintah provinsi saja.
"Perlu ada kerja sama dan koordinasi yang sinergis dari pusat sampai ke daerah kabupaten dan kota untuk memajukan pendidikan, karena kondisi riil di lapangan saat ini membuktikan adanya kemandekan di tingkat bawah," katanya.
Adanya alokasi anggaran untuk Biaya Operasional Sekolah (BOS) tingkat Sekolah Dasar (SD) dan SMP dari pemerintah pusat dan BOS tingkat SMA/SMK/sederajat dari APBD provinsi membuat pihak kabupaten kota juga memperkecil alokasi dana pendidikan di daerah masing-masing.
Persoalan seperti ini mengakibatkan kewenangan-kewenangan yang harus menjadi perhatian penuh Dinas Pendidikan kabupaten/kota justru menjadi tidak bisa tertangani secara baik.
Contoh lain, katanya, adalah pendistribusian tenaga guru, dimana terjadi kekurangan guru di berbagai lokasi sementara di daerah lain seperti perkotaan justru terjadi penumpukan guru.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2012
"Kami berharap sebelum berakhirnya masa jabatan pasangan Ralahalu- Assagaff 2013, komitmen ini bisa terealisasi agar profil pendidikan di Provinsi Maluku semakin baik," kata Ketua Komisi D DPRD Maluku, Suhfi Madjid di Ambon, Kamis.
Menurut Suhfi Madjid, komitmen anggaran pendidikan itu selama ini terus didengungkan tetapi belum terealisasi secara baik.
"Kalau sampai dengan 2013 masa akhir jabatannya gubernur bisa menegaskan konsistensi dan komitmen untuk mencapai angka 20 persen pendidikan itu, saya acungkan dua jempol buat gubernur," kata politisi Fraksi PKS itu.
Menurut Suhfi, upaya perbaikan mutu dan kualitas pendidikan di Maluku harus melibatkan multi stakeholder, sebab persoalan ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh Pemerintah pusat atau pun Pemerintah provinsi saja.
"Perlu ada kerja sama dan koordinasi yang sinergis dari pusat sampai ke daerah kabupaten dan kota untuk memajukan pendidikan, karena kondisi riil di lapangan saat ini membuktikan adanya kemandekan di tingkat bawah," katanya.
Adanya alokasi anggaran untuk Biaya Operasional Sekolah (BOS) tingkat Sekolah Dasar (SD) dan SMP dari pemerintah pusat dan BOS tingkat SMA/SMK/sederajat dari APBD provinsi membuat pihak kabupaten kota juga memperkecil alokasi dana pendidikan di daerah masing-masing.
Persoalan seperti ini mengakibatkan kewenangan-kewenangan yang harus menjadi perhatian penuh Dinas Pendidikan kabupaten/kota justru menjadi tidak bisa tertangani secara baik.
Contoh lain, katanya, adalah pendistribusian tenaga guru, dimana terjadi kekurangan guru di berbagai lokasi sementara di daerah lain seperti perkotaan justru terjadi penumpukan guru.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2012